Pernyataan Bersama Tentang HIP

PERNYATAAN BERSAMA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam proses membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan:

  1. Bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Sumber segala Sumber Hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.
  2. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.
  3. Bahwa Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP oleh karena itu DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.
  4. Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan terutama sosial dan ekonomi. Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.

  1. Abdul Mu’ti : PP Muhammadiyah
  2. KH. Helmy Faisal Zaini : PB Nahdlatul Ulama
  3. Romo Agustinus Heri Wibowo : Komhak KWI
  4. Pdt. Jacky Manuputty : PGI
  5. KS Arsana : PHDI
  6. Pandita Citra Surya : PP PERMABUDHI
  7. Xs Budi S Tanuwibowo : MATAKIN

Komisi Fatwa Sedang Membahas Dua Fatwa Baru Terkait Wabah Corona

Rilis MUI Pusat 23 Maret 2020

Komisi Fatwa Sedang Membahas Dua Fatwa Baru Terkait Wabah Corona

JAKARTA –Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa Komisi Fatwa sedang membahas dua fatwa yang diajukan oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan Kiai Niam, Senin (23/03) saat dihubungi mui.or.id.

Kiai Ma’ruf di Jakarta, Senin (23/03) mengatakan bahwa dirinya meminta MUI dan ormas Islam di Indonesia membahas dua fatwa terkait Corona. Fatwa pertama, kata dia, adalah tentang penanganan jenazah penderita Covid-19 bila terjadi kekurangan petugas atau kondisi yang tidak memungkinkan, seperti tidak memungkinkan memandikan jenazah.

“Untuk mengantisipasi ke depan, saya juga meminta MUI dan ormas Islam mengeluarkan fatwa kalau terjadi kesulitan mengurusi jenazah penderita Corona. Ini karena kurang misalnya petugas medisnya atau karena situasi yang tidak memungkinkan,”katanya.

“Kami ingin meminta supaya MUI dan Ormas Islam membuat fatwa sehingga tidak kesulitan kalau itu terjadi,” imbuhnya.

Fatwa kedua yang diminta Kiai Ma’ruf adalah terkait kebolehan sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum sehingga bisa menenangkan petugas medis. Menurutnya, selama bertugas menangani Corona ini, para petugas medis tidak diperkenankan membuka pakaiannya sampai delapan jam, sehingga tidak kemungkinan bertayamum atau wudhu.

“Kemungkinan dia tidak bisa melakukan, kalau mau sholat tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, saya mohon ada fatwanya misalnya tentang kebolehan orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, ini menjadi penting sehingga petugas bisa tenang,” paparnya.

Kejadian-kejadian seperti itu, menurutnya, sudah dialami oleh para petugas medis di lapangan.

Terkait wabah Corona ini, Komisi Fatwa MUI Pusat sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan Fatwa No 14 Tahun 2020. Fatwa itu berisi tentang penyeleggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Pada poin ke tujuh, disebutkan bahwa pengurusan jenazah terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

Pengurusan Jenazah Covid-19 dalam Fatwa tersebut, belum membahas bila terjadi kekurangan petugas untuk mengurus jenazah atau situsi menjadi tidak memungkinkan. (MUI)

Indonesia Menuju Negara Dominan

Selain Cina, India, Amerika Serikat, Rusia, Brazil, maka Indonesia berpotensi menjadi negara dominan di kancah global pada masa mendatang. Setidaknya ada tiga syarat untuk memenuhi hal itu yaitu Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan wilayah yang luas. Tapi Indonesia juga mempunyai kelemahan untuk mewujudkan negara dominan itu yakni bagaimana mengubah potensi itu menjadi tenaga produktif yang besar. Dengan menjadi negara dominan, maka Indonesia tidak ingin dikooptasi oleh negara lain.

Demikian salah satu paparan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Prof. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada acara “Silaturahim Menteri Dalam Negeri dengan Dewan Pertimbangan MUI” di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta pada Rabu (12 Februari 2020). Menurut Tito Karnavian, kompetisi antar negara sekarang dan ke depan berubah dari instrumen kekerasan ke non kekerasan atau nirmiliter. “Instrumen non kekerasan itu antara lain dengan menggunakan aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sejenisnya. Coba kalau anak-anak kita ditanya, siapakah tokoh pahlawan. Maka jawabannya yang muncul adalah Superman, Batman, bukan Gundala Petir atau Si Buta dari Gua Hantu. Inilah salah satu bentuk dominasi budaya,” ujar Tito Karnavian.

(more…)

Kongres Umat Islam Indonesia akan Bahas Konsep Perekonomian Berkeadilan

Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 (KUII ke-7) akan menyoroti pentingnya terwujudnya sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Konsepsi perekonomian berkeadilan dan berperadaban yang dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, implementasinya tetap mempertahankan persatuan dan azas kerakyatan yang berujung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui konsep ini, berbagai kesenjangan pendapatan dan ekonomi diharapkan dapat diatasi. Konsep ekonomi yang berke-Tuhanan, ekonomi berkeadilan dan beradab ini untuk menghilangkan berbagai kesenjangan antara kaya-miskin, pusat-daerah, antardaerah, dan kesenjangan produk nasional dengan produk luar,” ujar Zaitun Rasmin, Ketua Organizing Committe (OC) KUII ke-7, dalam konferensi pers menyongsong KUII ke-7 di Kantor MUI Pusat, Jakarta (Jumat, 7 Februari 2020).

Dalam konferensi pers yang sekaligus silaturahim dengan media ini, Zaitun Rasmin didampingi Rofiqul Umam, Sekretaris Steering Committee (SC) KUII VII, Zubaidi, Sekretaris Komisi Dakwah MUI, dan Edikus, anggota Komisi Infokom MUI. Selain persiapan KUII ke-7, Rofiqul Umam dan Zaitun Rasmin menjelaskan sekilas agenda dan beberapa materi yang akan dibahas dalam KUII ke-7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-29 Februari 2020 di Bangka Belitung.

(more…)

Panitia Kongres Umat Islam Gelar Silaturahim Media

Ketua Organizing Committe (OC) Kongres Umat Islam Indonesia VII (KUII VII), Muhammad Zaitun Rasmin menggelar konferensi pers sekaligus silaturahim dengan media di kantor MUI Pusat, Jakarta (Jumat, 7 Februari 2020). Dalam konferensi pers ini, Zaitun Rasmin didampingi Rofiqul Umam, Sekretaris Steering Committee (SC) KUII VII, Zubaidi, Sekretaris Komisi Dakwah MUI, dan Edikus, anggota Komisi Infokom MUI. Zaitun Rasmin menjelaskan beberapa hal terkait KUII VII antara lain, mengenai persiapan KUII VII yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-29 Februari 2020 di Bangka Belitung, materi yang akan dibahas dalam KUII VII, dan tujuan maupun harapan dari KUII VII.

Menurut Zaitun Rasmin, tema KUII VII adalah “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”. “Tema ini telah dibahas dalam panitia pengarah dengan memperhatikan kondisi umat sekarang dan bagaimana meningkatkan dan memperkuat peran umat Islam Indonesia lima tahun ke depan. Ada delapan materi yang tengah dipersiapkan panitia pengarah yaitu terkait bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan kebudayaan, media, filantropi, kehidupan beragama, dan terakhir semacam rekomendasi atau nanti bisa berupa deklarasi atau piagam yang merupakan hasil pembahasan dari kongres ini,” ujar Zaitun Rasmin.

(more…)

Pin It on Pinterest