Menghadiri Sosialisasi Program BIMTEK

Sosialisasi Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penceramah Agama Bersertifikat yang dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, di Golden Boutique Hotel, Jakarta. Hadir para pimpinan ormas Islam, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan muslim.

Program ini merupakan program Kementerian Agama untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas para penceramah agama. Materinya antara lain Relasi Agama, Negara, dan Budaya; Strategi Dakwah; Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Nasional; Peran Dakwah dalam Penguatan Islam Rahmatan lil alamin, Dinamika Dakwah, dan Ketentuan Teknis Penceramah Bersertifikat.

Bimtek ini diselenggarakan selama tiga hari (16-18 September 2020) dengan nara sumber antara lain Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqiel Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti M. Ed. , Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Kamarudin Amin M. A., dan insya Allah akan ditutup nanti oleh Menteri Agama.

Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan, Percepat Kebangkitan Ekonomi

JAKARTA – Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020, diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19. Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan dalam dialog yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tema “Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan dan Percepatan Kebangkitan Ekonomi”.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Mulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.
“Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya,” tegasnya saat menjadi narasumber dialog di Media Center KPCPEN.

Dalam penerapan sanksi Kepolisian bekerja bersama TNI, pemerintah daerah (Pemda), termasuk para stakeholder terkait, bahkan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat. Untuk sanksi-sanksi, disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya. Juga disediakan fasilitas sidang di tempat, dengan melibatkan Kejaksaan, Panitera dan Hakim. Sehingga setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda, ataupun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial.

“Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,” jelas Awi. Operasi Yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Operasi ini juga akan melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas yang selaras dengan program Perpolisian Masyarakat. Contohnya adalah komunitas masyarakat yang ada di pasar, mall, terminal, stasiun kereta, komunitas sepeda, komunitas di perumahan-perumahan dan lainnya.

Erik Hidayat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif, berharap Pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga. Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah.

Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seyogyanya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi Pemerintah bagi para pelaku usaha, misalnya penutupan operasional usaha saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di dalam tempat usaha. “Kami menghimbau kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” jelas Erik.

Erik juga menambahkan bahwa KADIN mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini. “Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” tegasnya.

Jakarta, 14 September 2020
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Gelar Webinar Internasional, MUI Kutuk Rencana Aneksasi Formal Israel kepada Palestina

Rilis-1 MUI Pusat 16 Juli 20

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan webinar international berjudul “Stop Israel’s Imperialism” Kamis (16/07) sore.

Wakil Ketua Umum MUI KH. Muhyiddin saat membuka webinar ini menyampaikan bahwa Indonesia selalu berada di belakang Palestina.

“Sikap Indonesia bukan hal baru untuk Palestina, dan Palestina juga tidak baru tentang Indonesia, Sehingga kita memiliki kesamaan, khususnya setelah Israel berencana melakukan aneksasi di Palestina, kami mengutuk apa yang sudah Israel kepada Palestina itu, ” katanya.

Dia mengatakan, Palestina menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, saat ini, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk membantu kemerdekaan Palestina, terutama karena posisi Indonesia sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia sekarang menjadi anggota DK PBB, ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sikap terkait ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MUI Buya Anwar Abbas menyampaikan, apa yang dilakukan Israel yang merencanakan aneksasi formal kepada Palestina itu, selain melanggar ham juga menimbulkan kekacauan baru di wilayah tersebut.

“Rencana aneksasi Israel adalah wujud imperialisme dan itu juga akan merusak segala upaya yang dilakukan semua pihak untuk mencari jalan keluar terkait masalah ini,” katanya.

MUI, dalam kesempatan itu, kata dia, mengajak semua pihak khususnya negara-negara mayoritas Muslim maupun organisasi seperti OKI untuk bekerjasama dan menyatukan suara.

“MUI mengajak semua bekerjasama dan menghentikan konflik ini dan mencari jalan strategis untuk menghentikan imperialisme Israel kepada Palestina,” ungkapnya.

Pertemuan melalui webinar ini, kata dia, juga salah satu langkah MUI mencari jalan paling memungkinkan dilakukan untuk menghadapi imperealisme Israel itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memandang rencana aneksasi formal ini menghadirkan tantangan besar bagi Palestina. Di satu sisi mereka harus menjaga kedaulatan negara, namun di sisi lain pandemi Covid-19 sedang mengancam.

“Secara jujur, tantangan perjuangan bangsa Palestina sangat besar dan akan semakin besar ke depan,” katanya.

“Rencana ini telah mengancam eksistensi palestina sebagai bangsa. Walaupun aneksasi formal tidak jadi dilakukan, namun bukan berarti agenda ini hilang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menlu menyampaikan apa yang selama ini sudah dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina dan langkah strategis untuk membendung rencana aneksasi formal kepada Palestina oleh Israel terulang. (Infokom MUI)

Prof Azra: Masalah Palestina Tidak Akan Selesai Bila Fatah dan Hamas Tidak Bersatu

Rilis-3 MUI Pusat 16 Juli 20

(Jakarta) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Prof. Azyumardi Azra menyampaikan pandangan kritisnya dalam Webinar berjudul “Stop Israel’s Imperialism” di Zoom, Kamis (16/07).

Berbeda dengan pembicara lainnya yang rata-rata fokus pada tindakan aneksasi formal Israel, Guru Besar UIN Jakarta ini justru melakukan otokritik terhadap kalangan internal umat Islam.

Menurutnya, masalah Palestina yang sudah berlangsung selama 72 tahun tidak pernah selesai karena justru tidak ada persatuan umat Islam dalam merespon isu ini. Salah satunya, kata dia, di Palestina sendiri, ada persaingan antara kelompok Islam Fatah dan kelompok Islam Hamas yang belum berakhir.

“Kita perlu memastikan kepaduan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza. Masih terjadi pertarungan, persaingan, dan kontestasi antara kedua kelompok ini. Saya kira, selama kedua kelompok ini belum bersatu, betul-betul bersatu, maka masalah Palestina sulit dipecahkan. Kemudian, dua kelompok Paletina ini hanya menjadi mainan Israel,” kata Mantan Rektor UIN Jakarta ini.

“Saya mengalami sendiri, saat memberikan pelatihan kepada mereka di sini, itu hanya representasi dari satu kelompok bangsa Palestina saja, kelompok yang lain tidak ikut, ini menjadi susah,” imbuhnya dalam Webinar yang diselenggarakan MUI itu.

Saat ini, katanya, memang Israel sudah menarik rencana kebijakan aneksasi formal kepada Palestina, namun secara faktual, sudah banyak wilayah Palestina yang dicaplok Israel.

“Misalnya, kita tidak bisa masuk ke Gaza atau wilayah Tepi Barat kecuali mungkin harus mendapatkan visa dari Israel, ” imbuhnya.

Fakta menyedihkan ini, menurutnya, terjadi selain faktor Israel, juga karena tidak ada kepaduan di kalangan umat Islam sendiri.

Selain tidak padunya Fatah-Hamas, dia melihat tidak kompaknya negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah mendukung terhadap perjuangan Palestina, membuat keadaan semakin memburuk.

“Negara-negara di Timur Tengah, sampai sekarang keadaannya semakin memburuk. Ada Turki di situ, ada faktor Iran. Bahkan Turki dan Mesir mau perang di Libya. Belum lagi Arab Saudi bermusuhan dengan Qatar maupun Yaman. Beberapa negara di Timur Tengah lebih senang berteman dengan Israel daripada negara-negara muslim yang lain, termasuk dalam kasus pemindahan ibu kota ke Yerussalem itu juga faktor dari negara Arab tertentu, membuat negara-negara Barat seperti Amerika mau memindahkan Kedutaan Besar ke Yerussalem dari Tel Aviv,” katanya.

Kondisi Palestina yang seperti itu, kata dia, meminjam perkataan Yasser Arafat, bukan hanya mengalami penderitaan karena Israel, tetapi Palestina ditinggalkan, tidak dibantu secara serius oleh negara-negara Arab.

“Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dalam politik Timur Tengah, termasuk di dalam politik penyelesaian konflik di antara Israel dan Palestina,” ujarnya mengutip perkataan tokoh Palestina itu.

“Selama negara-negara arab masih terpecah belah, negara-negara Timur Tengah, termasuk Turki yang kemarin presiden Erdogan untuk kepentingan dalam negerinya, dia mengatakan, setelah kita menjadikan Gereja Aya Sofia menjadi Masjid, maka kita akan membebaskan Al-Quds. Ini kan retorika yang tidak membantu tercapainya pedamaian di Palestina,” imbuhnya.

Selain perlunya persatuan Hamaz-Fattah maupun negara-negara arab, dia melihat, perlu juga persatuan pendapat untuk menerima solusi dua negara/two states solutions.

“Indonesia, seperti sudah disampaikan Menlu, mendukung pemecahan dua negara. Jadi saling mengakui, Israel harus mengakui Palestina dan Palestina juga harus mengakui Israel. Tidak bisa saling menghabiskan, itu sudah tidak mungkin, walaupun dikatakan saat ini aneksasi formalnya berhenti, bukan berarti itu akan stop sama sekali karena juga politik dalam negeri di Israel sendiri kadang-kadang mendorong perdana Menteri termasuk Benjamin Netanyahu saling menghabiskan itu sudah tidak mungkin,” katanya.

Selama ini, kata dia, Indonesia sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada perang terakhir pada tahun 2006, selalu berkomitmen mendukung Palestina. Itu tergambar dari kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah memiliki Kedutaan Besar maupun Kantor Dagang dan Ekonomi di Israel.

“Ini tentu saja berbeda dengan beberapa negara Arab atau Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel, yang membuat persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan baik. Palestina tidak bisa memperbaiki nasibnya sebagai bangsa merdeka sebagaimana yang kita inginkan,” katanya.

Meskipun selama ini pemerintah sudah menjalankan perhatian sangat baik terkait masalah Palestina, dia berharap pemerintah memainkan peran lebih besar lagi. Utamanya peran sebagai juru damai dengan memanfatkan orang, tokoh, maupun organisasi di Indonesia yang selama ini terbiasa memainkan peran itu.

“Saya kira, pemerintah harus memfasilitasi itu, untuk membuat perdamain dengan cara tertentu yang membawa pihak yang bertikai bisa ke meja perundingan,” paparnya. Infokom MUI)

Pleno Ke-66, Wantim MUI Sampaikan Pesan tentang RUU HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19

Rilis-1MUI 15 Juli 20

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa pesan terkait HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19 dalam rapat pleno ke-66. Dalam rapat itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin menegaskan, Wantim MUI memantabkan keyakinan dan menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final.

“Maka kami menetapkan hati untuk mengawal Pancasila dari setiap upaya untuk mengubahnya atau menafsirkan sepihak. Dalam kaitan ini, sesuai dengan Maklumat Dewan Pimpinan MUI yang diperkuat oleh Pernyataan Dewan Pertimbangan MUI, kami menetapkan hati dan pikiran agar RUU HIP dicabut dari prolegnas,” katanya dalam pertemuan virtual melalui Zoom, Rabu (15/07).

“Upaya mengotak atik pancasila sebagaimana kesepakatan pada 18 Agustus 1945 adalah kontra produktif dan potensial menciptakan pertentangan dalam kehidupan bangsa,” imbuh dia.

Masih terkait legislasi, Wantim MUI, lanjut dia, meminta DPR dan Pemerintah agar tidak membentuk peraturan dan parundangan yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, maupun undang-undang lainnya.

Selain masalah legislasi, Wantim juga menyoroti masalah pendidikan. Wantim MUI meminta pemerintah khususnya Kemenag dan Kemendikbud untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengantujuan dan prinsip pendidikan, terutama yang menekankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

“Maka kurikulum pendidikan agama tetap diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agamanya oleh pendidik sesuai agama masing-masing,” katanya.

Masih di tema pendidikan, Sekretaris Wantim MUI, Prof. Noor Achmad menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, Wantim meminta pemerintah agar memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk menyelematkan pendidikan nasional terutama di daerah terluar, terpencil, maupun kawasan pedesaan.

“Untuk itu infrastruktur pendidikan nasional seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya penting segera dibangun,” katanya.

Dia melanjutkan, Wantim MUI juga mendorong pemerintah lebih maksimal menanggulangi Covid-19 dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup terutama di bidang kesehatan, pendidikan, maupun UMKM, bukan semata-mata untuk BUMN maupun korporasi besar. (mui)

MUI Terima Kunjungan Partai Demokrat, Bahas Keumatan dan Kebangsaan

RILIS MUI Pusat 14 Juli 20

JAKARTA— Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY bersama rombongannya bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

AHY beserta rombongan datang dengan berjalan kaki. Maklum, selain satu arah, jarak antara MUI dengan Kantor DPP Partai Demokrat tidak sampai 300 meter.

Kedatangan AHY bersama rombongan Partai Demokrat itu diterima pimpinan harian yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Sodikun, Ketua MUI Bidang Perempuan dan Keluarga, Prof Amany Lubis.

Hadir pula mendamping Wakil Sekjen MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum KH Rofiqul Umam Ahmad, serta Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Nadjamuddin Ramly, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH Sholahudin Ayyub.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Yang menolak RUU HIP ada 200 Ormas lebih, kami berterimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat, semoga ke depan mnejadi lebih bagus, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Partai Demokrat,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan pertemuan seperti ini, dia berhadap kesaturan dan persatuan RI tertap terjaga, begitupula dengan Pancasila.

“Semoga kesatuan dan persatuan RI tetap terjaga dan semoga konsensus nasional kita, pancasila, tetap menjadi rujukan berfalsafah, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa dirinya dan partainya siap menyuarakan perjuangan MUI.

“Kami siap untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan ataupun maklumat MUI sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat melalui parlemen,” katanya.

Dia menjelaskan, partainya mempunyai 54 orang anggota DPR RI, juga punya ribuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Insya Allah kami bisa juga menyuarakan apa yang digemakan MUI,” ujar dia.

Sebagai perwujudan ucapannya ini, dia mencontohkan, sejak awal pembahasan RUU HIP, Partai Demokrat secara tegas langsung menolak. Menurut mereka, RUU HIP ini selain tidak relevan dengan kondisi sekarang, justru malah mundur ke belakang.

Dia menyatakan, ketika di saat-saat Covid-19 yang menentukan ini, dimana kebersamaan dan persatuan diuji sebagai bangsa, kemudian dihadirkan permasalahan baru yang tidak perlu, kemudian dipertentangkan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain, kemudian pancasila seolah-olah didowngrade.

“Padahal itu adalah titik temu atau kompromi bangsa atas kemajemukan yang ada di negara kita, sejak berdirinya republik ini,” katanya.

Karena itu, dia mengatakan, partai yang berjargon nasionalis religius ini tegas menolak dan merasa sangat bersyukur karena memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI maupun ormas Islam lain.

“Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa kita lanjutkan, artinya memang bila kita harus bersama, memperjuangkan isu tertentu, kita lakukan dengan sekuat tenaga,” ujar dia.

KOMISI INFOKOM MUI