Munas X MUI Terapkan Protol Kesehatan Secara Ketat

Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 25-27 November akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama perhelatan.

Menurut Wakil Sekretaris Pelaksana, KH Rofiqul Umam Ahmad, hajatan 5 tahun itu berbeda dengan Munas MUI pada tahun sebelumnya, mengingat munas tahun ini harus tetap diselenggarakan di tengah pandemi.

Munas akan diselenggarakan dalam dua bentuk yakni secara virtual dan tatap muka. Peserta tatap muka akan hadir di Hotel Sultan Jakarta dengan jumlah terbatas dan juga dilakukan secara virtual (online) dengan para peserta berada di rumah/kantornya masing-masing di berbagai daerah.

“Untuk Munas MUI kita menetapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai peraturan dan ajakan serta imbauan pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dengan Covid-19,” ucapnya kepada MUI.OR.ID di Jakarta, Sabtu (21/11).

Dia menjelaskan untuk mengantisipasi adanya klaster baru penularan Covid-19 maka setiap peserta diwajibkan untuk mengikuti tes dan menjaga protokol kesehatan selama berlangsugnya acara. “Oleh karena itu peserta Munas MUI harus mengikuti test swab PCR dan mereka yang hasil tesnya negatif yang dapat menghadiri Munas secara tatap muka di Hotel Sultan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pelaksanaan Munas akan dibagi ke dalam empat komisi. Masing-masing komisi akan membahas materi dan menghasilkan keputusan yaitu sebagai berikut:

  1. Komisi A atau PD PRT dengan materi yaitu;
  • Penyempurnaan PD dan PRT MUI.
  • Penyempurnaan Wawasan MUI.
  • Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pembentukan DP MUI.
  1. Komisi B Garis-Garis Besar Program: Garis-Garis Besar Program MUI Periode 2020-2025.
  2. Komisi C Fatwa: Fatwa-fatwa MUI.
  3. Komisi D Rekomendasi:
  • Rekomendasi
  • Taujihat Jakarta

Hibah Pariwisata Untuk Dukung Industri Pariwisata Indonesia

JAKARTA, 23 Oktober 2020– Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai menjalankan Program Dana Hibah Pariwisata dalam rangka membantu Pemerintah Daerah (Pemda) serta industri pariwisata seperti hotel dan restoran yang saat ini mengalami tekanan secara finanasial serta pemulihan terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19. Total dana yang digelontorkan mencapai Rp3,3 Triliun sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata.

“Hibah Pariwisata Rp3,3 Triliun ini diluncurkan Oktober ini sampai Desember. Basis datanya adalah pajak hotel dan restoran. Sehingga kita mendapat 5 kriteria Pemda penerima dana hibah pariwisata,” papar Henky Manurung, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, pada acara Dialog Produktif bertema : Hibah Pariwisata Percepat Pemulihan pariwisata Nasional yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Jakarta, Jumat (23/10).

Dana Hibah Pariwisata merupakan hibah dana melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota yang berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ibukota 34 provinsi, berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Dana Hibah Pariwisata ini akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2020.

Menanggapi program Dana Hibah Pariwista ini, Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan, “Ini merupakan good entrance. Langkah pertama kali dari pemerintah yang bisa langsung terjun ke sektor pariwisata, dimana kita masih terus berpikir bagaimana caranya untuk bertahan.”

Tidak hanya menyambut baik langkah tersebut, Sekjen PHRI juga berterimakasih kepada pemerintah karena tidak terlalu menekankan syarat penggunaan dana hibah ini nantinya. “Begitu kita menerima otomatis kita bisa manfaatkan sesuai kebutuhan kita, untuk mengurangi beban. Paling tidak untuk bertahan hingga tutup tahun ini,” terang Maulana Yusran lebih lanjut.

Peran pemerintah dalam memulihkan ekonomi industri pariwisata memang sangat terasa. Tidak hanya pada saat pandemi Covid-19 tapi juga pada kondisi rill di lapangan, dimana menurut data PHRI occupancy kegiatan MICE dari pemerintah mencapai 30-40% dari pendapatan sektor hotel dan restoran serta industri pariwisata pada umumnya. Sementara itu dengan kondisi 96% pelaku industri pariwisata yang masuk dalam katergori UMKM, adanya program Dana Hibah Pariwisata ini berarti sekali, terutama bagi pelaku yang tidak mendapatkan akses yang mudah ke institusi finansial.

Henky Manurung, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf dan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada acara Dialog Produktif bertema : Hibah Pariwisata Percepat Pemulihan pariwisata Nasional yang diselenggarakan KPCPEN di Jakarta, Jumat (23/10).

Dana Hibah Pariwisata ini juga akan membantu persiapan destinasi dan pemda untuk menyambut wisatawan pasca pandemi Covid-19 berlalu. Dengan menyiapkan protokol kesehatan membuat keyakinan masyarakat untuk kembali berwisata kembali tumbuh seperti sedia kala.

“Pemda pun kita berikan 30% untuk bisa menyiapkan atraksi-atraksi wisatanya. Di samping itu kami ada anggaran Rp107 Miliar untuk Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) gratis. Kami bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kredibel. Kemudian hal ini makin meyakinkan bahwa bangsa ini telah menjalankan protokol kesehatannya. Kepentingan awalnya adalah wisatawan nusantara. Nanti setelah border dibuka kita bisa katakan indonesia layak untuk dikunjungi wisatawan manca negara,” ujar Henky Manurung.

Program ini juga diharapkan dapat membantu industri pariwisata untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan CHSE dengan lebih baik.

Target alokasi anggaran Dana Hibah Pariwisata ini pun adalah 70% langsung menyentuh pelaku hotel dan restoran yang membayar pajak tahun lalu dan 30% untuk Pemda. Syarat pengajuannya pun tidak sulit, accountable, serta auditable. Pemda mengajukan surat peminatan kepada Kemenparekraf selaku executing agency. Lalu Pemda memberikan daftar hotel dan restoran beserta nilai pajaknya yang sudah dicek oleh daerah. Sehingga pada akhirnya nanti dana bisa langsung dicairkan dan dimanfaatkan.

Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung
Lalu Hamdani: 081212865928
Email : Media-kpcpen@covid19.go.id

Orang Dewasa Tetap Perlu Imunisasi

Jakarta, 15 Oktober 2020. Usia dewasa merupakan masa-masa produktif. Aktivitas kehidupan yang padat, gaya hidup, pola makan, olahraga, istirahat menjadi hal-hal yang menentukan kondisi kesehatan saat dewasa hingga sampai tahap usia lanjut. Ternyata melakukan imunisasi di usia dewasa maupun lanjut usia dapat juga menjadi salah satu upaya dalam menjaga kesehatan melalui pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Dr. Purnamawati Sujud, SpA(K), MMped, dari Yayasan Orang Tua Peduli, menyampaikan, “Pencegahan penyakit melalui imunisasi itu paling cost effective, artinya, efisien dan hasilnya baik.” Ini disampaikannya dalam acara Forum Dialog Kabar Kamis bertema “Mengapa Vaksin Penting? Perlukah untuk Orang Dewasa?”, yang diselenggarakan di Media Center KPCPEN, Kamis 15/10/2020.

Masyarakat sejauh ini sudah memahami bahwa imunisasi adalah salah satu upaya untuk memberikan kesehatan terbaik untuk anak. Kendati begitu, seringkali lupa bahwa anak-anak juga membutuhkan orang tua yang sehat. Upaya tetap sehat dilakukan dengan mencegah penyakit, salah satunya melalui imunisasi untuk menjaga kekebalan tubuh. Selain itu perlu diperhatikan adanya penyakit yang pembawanya (carrier) adalah orang dewasa, dan dapat menularkan kepada anggota keluarga lain termasuk bayi dan anak-anak. Karena itu manfaat imunisasi bukan hanya dirasakan oleh yang menerima, tetapi juga keluarga dan lingkungan.

Dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog, menyatakan bahwa “WHO secara spesifik menyebutkan, terutama kepada orang dewasa, selama pandemi sebaiknya mendapatkan vaksinasi influenza dan pneumonia atau PCV. Setidaknya ada dua penelitian besar yang menunjukkan bahwa pasien yang terkena Covid-19 tapi sebelumnya pernah vaksinasi influenza, risiko kematiannya lebih rendah dan dampaknya ketika tertular lebih ringan.”

Proses produksi vaksin sendiri bertahap dan melalui berbagai proses dan tahapan uji yang sangat ketat untuk menjamin keamanan vaksin tersebut. Bahkan saat sudah mendapat izin edar, keamanan vaksin terus diawasi oleh berbagai lembaga. Di Indonesia ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pengawas. Dalam kasus luar biasa seperti pandemi Covid-19, industri kesehatan mempercepat proses penemuan vaksin, namun dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan keamanan.

“Membuat vaksin itu cukup sulit, bahkan lebih sulit daripada membuat obat baru, karena konsepnya untuk pencegahan. Vaksin diberikan untuk orang yang sehat, jadi keamanan itu nomor satu.” terang dr. Dirga.

Vaksin sendiri oleh WHO dikategorikan sebagai salah satu dari 10 Greatest Public Health Achievements. Setelah ditemukannya vaksin, terjadi penurunan penyebaran penyakit secara signifikan. Artinya vaksin efektif menekan penyebaran penyakit tertentu. Salah satu kisah kesuksesan fenomenal penekanan penyakit melalui imunisasi adalah, pencegahan penularan penyakit Smallpox atau cacar. Akibat imunisasi yang masif, penyakit ini musnah sejak 1979. WHO menyebutkan, setidaknya ada 2-3 juta nyawa terselamatkan dari penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi.

Vaksin amat jarang menimbulkan efek samping, data kesehatan menunjukkan, 95% efek samping vaksin bersifat ringan atau lokal, dan tidak menimbulkan fatalitas. “Kadang-kadang vaksin juga menyebabkan demam tapi tidak perlu khawatir, karena demam adalah tanda bahwa vaksin tersebut bekerja menstimulasi sistem kekebalan,” ungkap dr. Dirga. “Vaksin terbukti aman dan efektif, juga sebenarnya merupakan proses lanjutan dari imunisasi di masa anak-anak”, jelas dokter Dirga.

Dr. Purnamawati menegaskan,“Imunisasi sebenarnya adalah bukti cinta dan kepedulian kita baik pada orang di sekeliling kita, maupun pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu imunisasi diri anda, keluarga, lingkungan, dan bila ada pengetahuan berbagilah dan mari kita bekerja bergandengan tangan”.

******
Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung
Lalu Hamdani 081212865928
Email : Media-kpcpen@covid19.go.id

Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Kisaran 5,0 Persen

Jakarta, KPCPEN – Pemerintah optimis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 berada pada kisaran 5,0 persen. Merujuk proyeksi tiga lembaga internasional, yakni International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan tumbuh mencapai 6,1 persen, Word Bank yang menyebutkan tumbuh 3,0 hingga 4,4 persen, dan Asian Development Bank (ADB) yang menyebutkan tumbuh mencapai 5,3 persen.

“Dalam APBN 2021, kita menggunakan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,0 persen,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi bertajuk “Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi” yang diselenggarakan pada Media Center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (6/10/2020).

Guna mencapai angka di atas, lanjutnya, harus dengan kerja keras yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan harus dapat dilakukan demi, mewujudkan pertumbuhan perekononomian dalam negeri mencapai 5 persen.

“Ini sesuatu yang mudah, ini yang kita harus kerjar dengan kerja keras,” tuturnya.

Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan antara lain kebijakan dalam penanganan Covid-19, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), akselarasi reformasi, dan pertumbuhan ekonomi global.

Pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Kemudian, ketersediaan vaksin virus global ini dapat dipastikan diterima masyarakat.

“Faktor yang cukup membuat kita bisa optimis dan bergerak lagi,” katanya.

Dua, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), maksudnya dukungan sisi demand melalui penguatan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, dukungan sisi supply yang berfokus pada insentif kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Tiga, akselarasi reformasi, bahwa untuk bisa pulih UU Omnibus Law menjadi modal. Karena dengan dukungan perundangan itu, akan mampu mendorong para investor memeilih Indonesia sebagai tempat usahanya. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri menjadi lebih baik, pasca Covid-19.

“Kita harus dorong investasi sekencang-kencang dari perundangan Omnibus Law. Menarik dan memperbanyak usaha yang dibuka” katanya.

Empat, pertumbuhan ekonomi global menjadi penyebab yang harus diperhatikan secara khusus. Pemerintah harus mencari rekan kerjasama yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, agar dapat membawa dampak positif bagi negara.

“China adalah salah satu negara dengan recovery yang cepat, trading partner seperti negara itu akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR)

UU Omnibus Law Diprediksi Dorong Kebangkitkan Ekonomi

Jakarta, KPCPEN – Undang Undang Omnibus Law diperlukan salah satunya sebagai pendorong membangkitkan perekonomian Indonesia akibat dampak penyebaran virus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Mengingat, aturan ini akan menarik para investor menanamkan modal di dalam negeri.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua KADIN Bidang Perdagangan Benny Soetrisno dalam diskusi bertajuk “Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi” yang diselenggarakan secara daring dari Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (6/10/2020)

“Terobosan Omnibus Law sangat diperlukan sekali, agar Indonesia bisa bersaing dengan negera lain,” katanya.
Menurut dia, Omnibus Law yang disahkan pada Senin (5/10/2020) bisa menarik para pengusaha dalam maupun luar negeri berinvestasi di Indonesia. Karena, aturan ini memangkas banyak birokrasi yang berkaitan dengan perijinan usaha di Indonesia.

Disahkannya aturan tersebut, proses perijinan yang dilakukan oleh para investor ke instansi yang terkait dapat dilakukan lebih mudah. Diprediksi banyak pengusaha dalam maupun luar negeri yang akan menanamkan modal, meskipun masih mewabahnya Covid-19 di berbagai wilayah.

“Banyak peraturan yang membikin sulit para pengusaha, khususnya soal dengan perijinan,” katanya.

Pemerintah Indonesia mampu melakukan perbaikan dalam berbagai indikator menjalankan bisnis, berurusan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, perdagangan antar pesanan, dan menyelesaikan kebangkrutan yang terjadi.

Dengan melakukan perbaikan secara masif dalam indokator di atas, maka Indonesia dapat mengalahkan negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam narik perhatian investor.

Hasilnya, dapat mendongkrak peringkatan kemudahan berusaha di Indonesia di mata dunia menjadi lebih baik dari tiga negara tetangga. “Indonesia memerlukan perbaikan secara radikal dalam berbagai indikator tersebut,” tuturnya.
Ia berharap, perundangan ini dapat menolong perekonomian Indonesia dari keterperukan akibat Covid-19.
Sehingga, dalam waktu beberapa waktu kedepan perekonomian dalam negeri dapat segera kembali pulih menjadi seperti sedia kala sebelum terjadinya wabah global.

“Saya optimis dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber diskusi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)