MUI Bahas Pola Ibadah Masa Pemberlakuan New Normal

Rilis MUI 28 Mei 20

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah membahas pola penyelenggaraan ibadah maupun aktivitas keagamaan di era new normal nanti.

MUI juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas aturan pemerintah di masa pandemi selama ini. Setelah itu MUI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. “Kita tidak mau terburu-buru,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang fatwa, KH Sholahuddin Al Aiyub, di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia, keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain, bahkan kepentingan masalah keagamaan sekalipun. Ia juga mengingatkan, dalam hal masalah keagamaan itu ada alternatif lain yaitu alternatif rukhsoh.

“Sementara kalau untuk menjaga jiwa masyarakat atau umat Islam itu tidak ada alternatif lain. Maka dalam hal ini, MUI ingin mendahulukan itu (perlindungan jiwa masyarakat). Kesimpulan seperti apa, saat ini masih digodok,” katanya.

Menurut Sholahuddin, perlu pendekatan yang lebih mikro dan bukan secara nasional untuk memastikan apakah suatu daerah bisa melaksanakan aktivitas keagamaan di rumah ibadah pada era new normal nanti. “Kondisi daerahnya seperti apa, tingkat penyebarannya seperti apa, karena ini variabel yang penting,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengaku heran dengan kurva kasus Covid-19 yang masih menunjukkan tingginya penularan. Padahal menurutnya tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap protokol medis sudah cukup bagus. Contohnya pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri akhir pekan lalu. “Kita mendapat laporan, aspek protokol kesehatan menjadi pertimbangan utama para jamaah untuk melakukan sholat Id,” ujar dia.

Sholahuddin menjelaskan, banyak kalangan Muslim saat itu yang tidak menggelar sholat Id dalam kapasitas yang besar. Mereka menggelar shalat Id di lingkup yang kecil seperti di area perumahan dengan membagi per blok atau klaster.

Dalam kondisi demikian, Sholahuddin mengakui, memang seharusnya ada dampak terhadap kurva kasus Covid-19. Tetapi nyatanya, masih belum berdampak pada penurunan grafik penularan Covid-19. Bahkan masih tinggi. Karena itu dia mengatakan, MUI ingin mengkajinya secara mendalam.

Menurut dia, variabel kepatuhan protokol medis sudah bagus tetapi kok penularan masih tinggi, ini sebenarnya karena apa. Informasi-informasi ini akan menjadi pertimbangan yang penting untuk merumuskan rekomendasi MUI kepada pemerintah. (MUI)

Rilis Dewan Pertimbangan MUI Pusat 19 Mei 20

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan Covid-19 masih merebak di seluruh Indonesia, dan korban yg dinyatakan positif masih bertambah, maka demi keselamatan bersama dipesankan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kepada segenap rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar tetap mematuhi anjuran para ahli kesehatan untuk menjaga jarak sehat secara fisik (physical distancing), yakni dengan menghindari kerumunan yg dapat mendorong penularan Covid-19.
  2. Kepada Pemerintah untuk melaksanakan secara konsekwen peraturannya sendiri ttg PSBB, yakni dengan tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yg mendorong orang berkerumun di tempat-tempat umum. Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan, jangan melarang umat Islam bershalat jamaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain.
  3. Kepada Pemerintah agar bersimpati dengan penderitaan rakyat yg mengalami kesusahan hidup karena menganggur sementara bantuan sembako tidak terbagi merata. Mengapa pada saat demikian Pemerintah justeru mempelopori acara seperti konser musik yg tidak memperhatikan protokol kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat. Bukankah sebaiknya dalam keadaan penuh keprihatinan kita semua meningkatkan doa dan munajat ke hadirat Sang Pencipta, Allah SWT, sesuai dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab?
  4. Kepada umat Islam agar tetap konsisten menaati Fatwa MUI untuk sementara waktu mengalihkan shalat berjamaah, termasuk shalat Idul Fitri, ke rumah masing-masing, dan anjuran para ahli kesehatan (ahl al-dzikri) untuk selalu menerapkan prinsip physical distancing dengan tidak berkerumun. Tidak perlu ada yg “membalas dendam” terhadap ketidakadilan Pemerintah tersebut dengan keinginan berkumpul di masjid-masjid (sebagaimana yg banyak beredar di media sosial atau bertanya langsung).
  5. Kepada umat Islam, sebagai warga negara yg baik, untuk selalu menampilkan teladan yg baik (qudwah hasanah). Biar pihak lain melanggar, tapi kita dapat menahan hawa nafsu untuk tidak terjebak ke dalam kesesatan.
  6. Kepada umat Islam agar pada hari-hari akhir Ramadhan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, berdoa ke hadiratNya untuk melimpahkan ma’unahNya atas Bangsa Indonesia sehingga terbebas dari Wabah Corona, dan dari marabahaya dan malapetaka.

Wallahu al-Musta’an

Jakarta, 19 Mei 2020.

Wantim MUI Gelar Doa Bersama dengan Ulama Al Azhar Mesir

PRESS RILIS
Wantim MUI Gelar Doa Bersama dengan Ulama Al Azhar Mesir

JAKARTA—Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menggelar doa bersama ulama Al-Azhar Mesir dalam menghadapi Covid-19 melalui Zoom. Kegiatan bertema “Selamat Indonesia, Selamat Dunia Bersama” ini merupakan inisiatif Dewan Pertimbangan MUI Pusat bersama Komite Tinggi Persaudaraan Kemanusiaan dan Pondok Pesantren Tazakka, Batang, Jawa Tengah dalam merespons seruan Grand Syekh Al-Azhar Mesir 14 Mei lalu. Kegiatan ini akan disiarkan di TV MUI, Tazakka TV, Tawaf TV, serta TvMUI.

“Dalam rangka menyambut Seruan Grand Syekh Al Azhar Mesir Prof Dr Ahmad Muhammad At Thoyyib untuk Doa Kemanusiaan pada 14 Mei 2020, Dewan Pertimbangan MUI bekerjasama dengan Komite Tinggi Persaudaraan Kemanusiaan dan didukung Pondok Pesantren Modern Tazakka, mengadakan acara doa bersama untuk kemanusiaan pada kamis, 14 Mei 2020, pukul 14.30 sampai dengan 15.30 WIB melalui aplikasi zoom,” ungkap Ketua Wantim MUI, Prof. Din Syamsuddin, Kamis (14/5) melalui keterangan tertulis.

Acara ini berisi lima tausiyah, lima sambutan, dan tujuh doa. Tausiyah utama akan disampaikan Grand Syekh Al Azhar tentang Islam dan Kemanusiaan yang disampaikan Rektor Universitas Al-Azhar Syekh Prof Dr Muhammad Husein Al-Mahrosowi.

Kemudian, secara berurutan, tausiyah akan disampaikan Wakil Ketua Wantim MUI Prof Dr KH Didin Hafiduddin, Sekretaris Wantim MUI Prof Dr Noor Achmad, pakar tafsir Al-Quran sekaligus alumni terkemuka Universitas Al-Azhar Prof Quraish Shihab, serta ditutup Ketua Wantim MUI Prof Din Syamsuddin.

Lima sambutan dalam kegiatan ini masing-masing disampaikan Menteri Agama RI Jend. (Purn) Fakhrurrozi, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia H Muhammad Jusuf Kalla, Sekjen Komite Tinggi untuk Persaudaraan Kemanusiaan Mohammad Abdul al-Salam, Duta Besar Mesir di Jakarta Yang Mulia Asyrof Sulton, serta Duta Besar RI di Kairo Hilmi Fauzi.

Di sela-sela sesi tausiyah dan sambutan tersebut akan ada tujuh doa. Masing-masing oleh Sekjen Majma’ Al-Buhuts al-Islamiyah Prof Dr Nadzir Iyad, Ketua MUI Sumatra Utara Prof Dr KH Abdullah Syah, Ketua MUI Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, Pengasuh Pondok Pesantren Tremas KH Lukman Haris Dimyati, anggota Wantim MUI sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Gontor KH Hasan A Sahal, dan anggota Wantim MUI KH Abd Rasyid Abdullah Syafii. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi akan memimpin doa pamungkas.

DIVISI MEDIA COVID-19 MUI

Satgas Covid-19 MUI Kembali Salurkan Ratusan Paket Bantuan

PRES RILIS MUI 6 Mei 20

Satgas Covid-19 MUI Kembali Salurkan Ratusan Paket Bantuan

JAKARTA— Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mendisdribusikan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako untuk warga terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 MUI Divisi Penyaluran Bantuhan, KH Najamuddin Ramly, menjelaskan rincian penyerahan bantuan tersebut yaitu 14 paket sembako kepada ustadz MIUMI DKI Jakarta, 18 paket warga dhuafa Parung Bogor, 150 paket kepada warga Tanah Rendang Kampung Melayu, Jakarta Timur, 50 Paket Pondok Pesantren Wathoniyah, Klender, Jakarta Timur, dan 15 paket untuk Masjid Attaqi guru ngaji dan dhuafa Pasar Minggu.

Selain itu, kata dia, sebanyak 50 paket diserahkan warga di rumah singgah Arrahman Pesanggrahan Jakarta Selatan, 40 paket untuk warga dhuafa di Cileduk dan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, dan empat paket untuk guru mengaji di Jakarta Timur.

“Total ada 473 buah paket semboka untuk periode kedua paket sembako dari Satgas Covid-19 MUI,” kata dia saat menyerahkan bantuan secara simbolis bantuan 35 paket kepada guru ngaji dan marbut kampung Cilame, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rabu (6/5).

Dia mengatakan, bantuan berupa paket sembako merupakan salah satu program Satgas Covid-19 MUI, di samping program lain berupa edukasi spiritual secara daring.

Dia berharap bantuan sederhana ini bisa meringankan beban para ustadz dan lain-lain sehingga bisa tetap bergembira pada Ramadhan ini.

“Semoga dengan paket sembako dari Satgas MUI ini akan dapat meringankan kebutuhan para ustadz,ustadzah,guru ngaji,para muballigh/muballighah,serta Takmir masjid,sehingga semua sasaran dapat bergembira dan ceria baik melaksanakan amaliyah Ramadhan maupun jelang Idul fitri akan datang,” katanya.

Secara terpisah, Juru Bicara Satgas Covid-19 MUI Pusat, KH Cholil Nafis menyampaikan, varian penerima bantuan ini mulai dari ustadz, guru diniyah honorer, para ustadz, pondok pesantren, masjid di sekitar Jabodetabek. “Jika ditotal sejak awal jumlah paket yang disumbangkan mencapai 3.000 paket,” ujar di.

Dia menjelaskan, bantuan Satgas Covid-19 MUI berasal dari para dermawan yang menyumbangkan lewat Satgas Covid-19 MUI salah satu di antaranya dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Dia menyampaikan, Satgas Covid-19 MUI memiliki perhatian khusus dalam penyaluran bantuan kepada para guru maupun ustatadz. Sebabnya, para guru dan ustadz itu banyak yang sebetulnya terdampak namun mereka tidak pernah bersuara kekurangan apalagi meminta-minta.

“Inilah kewajiban Satgas utk mendistribusikan bantuan kepada yang berhak dan membutuhkannya untuk meringankan beban hidup mereka,” katanya.

Secara keagamaan, kata dia, sedekah seperti itu memang lebih baik diberikan kepada orang yang takwa dan mengemban ilmu. Para asatidz itu, ujar dia, tidak menjadi pegawai tetap di sebuah lembaga atau yayasan dan mereka tentu saja terdampak secara ekonomi. Mereka yang mengabdi secara harian dibayarnya dan tidak menjadi pegawai tetap di lembaga atau yayasan sangat terdampak.

“Secara aktivitas dan ekonomi dari kebijakan PSBB sehingga mereka berkekurangan kebutuhan hidupnya dan membutuhkan bantuan,” katanya.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 MUI, KH Najamuddin Ramly, menyerahkan secara simbolik paket banguan sembako tahap kedua, Rabu (6/5). Penyerahan bantuan tahap kedua ini sebanyak 473 paket sembako yang didistribusikan ke ustadz, guru ngaji, marbut, serta warga terdampak Covid-18

Ke depan, imbuh dia, Satgas Covid-19 MUI akan memberikan bantuan finansial kepada para guru, asatidz, pesantren, dan pendakwah sehingga mereka bisa tetap istiqomah mengabdi dan berdakwah di saat pandemi Covid-19.

“Sebab bagaimanapun gangguan ekonomi dalam keluarga akan berdampak pada konsentrasi dalam menjalankan dakwah dan mengemban ilmu, ” paparnya.

Terakhir, dia berharap para dermawan yang ingin membantu para guru dan asatidz bisa disalurkan donasinya melalui Satgas Covid-19 MUI dalam Program “Bersedekah Seratus Ribu (BerSeRi).”

DIVISI MEDIA SATGAS COVID-19 MUI

Fatwa Terbaru MUI Tegaskan Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19

Rilis MUI Pusat 24 April 2020

Fatwa Terbaru MUI Tegaskan Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19

JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa engeluarkan Fatwa Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan fatwa ditetapkan di Jakarta saat rapat pleno Komisi Fatwa pada 22 Sya’ban 1441 H/16 April 2020 M. Setelah melalui rangkaian finalisasi dan disetujui Ketua Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pimpinan MUI resmi dikeluarkan pada Kamis (23/4).

Asrorun menjelaskan, fatwa ini dikeluarkan dalam rangka meneguhkan komitmen dan kontribusi keagamaan untuk penanganan dan penanggulangan wabah Covid-19.

Untuk itu Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah Covid-19.

“Termasuk masalah kelangkaan APD, masker, kebutuhan pokok masyarakat terdampak,” kata Asrorun, di Jakarta, Jumat (24/4).

Berikut isi lengkap Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya.
Ketentuan Hukum:

1.Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:

a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu Muslim yang fakir, miskin, amil, mualaf, yang terlilit utang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;

2). Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik

3). Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah
2) Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta‘jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (haul), apabila telah mencapai nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri.

4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya.

DIVISI MEDIA SATGAS COVID-19 MUI

JK: Jangan Mudik Dulu, Banyak Wilayah Terapkan PSBB

Rilis-2 MUI Pusat 22 April 2020

JK: Jangan Mudik Dulu, Banyak Wilayah Terapkan PSBB

JAKARTA — Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa mudik bukan menjadi hal penting sekarang ini. Dalam pandangan JK, mudik akan sia-sia belaka karena setiap daerah sudah serentak menerapkan PSBB atau minimal mengkarantina warga yang berasal dari kota-kota besar. Maka, mudik yang biasanya hanya seminggu itu akan habis di masa karantina yang mencapai empat belas hari.

“Tidak ada gunanya mudik sekarang, mau dilarang atau tidak, karena semua daerah sudah memberikan aturan kalau datang dari kota besar. Jadi buat apa mudik? Keluar dari situ (tempat karantina) balik lagi (ke kota),” ujar JK saat mengikuti Rapat Pleno online Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (22/04).

Langkah tidak mudik itu, menurut JK, adalah cara mengurangi sebab-sebab Covid-19. Menurutnya, kasus Covid-19 ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian bencana alam sekelas tsunami sekalipun.

Bencana alam separah apapun, tutur JK, biasanya akan ditangani pada bagian akibatnya, pada para korban yang berjatuhan. Namun Covid-19 ini bukan hanya akibat yang harus ditangani, namun juga sebab-sebab yang terus muncul.

“Sekarang ini, sebab dan akibatnya harus diselesaikan bersama, harus ada prioritas bersama-sama kita selesaikan,” ujar JK.

JK menerangkan, Covid-19 ini bukan lagi sekadar wabah, namun sudah menjadi teror dunia. Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang 100% bisa mengatasi ini. Bahkan sekelas China yang semula dikira berhasil pun, ternyata kini kembali khawatir dengan yang mereka sebut sebagai kasus Covid-19 import. Bagi JK, musibah ini sangat keras karena menyangkut segala aspek kehidupan.

“Apapun yang kita kerjakan, entah itu ekonomi, ibadah, tidak akan bisa selesai tanpa kita menyelesaikan sebab, apapun yang diberikan kepada masyarakat hanya mengisi supaya masyarakat tetap semangat, apapun yang kita lakukan, tidak bisa tanpa mengurangi sebab,” kata dia.

“Waktunya kita bersatu melawan ini, kita bersama-sama, khususnya umat ini, bagaimana masing-masing menjaga kedisplinan memakai masker dan jarak,” imbuhnya.

JK menambahkan, beberapa ahli memprediksi bahwa puncak Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ini. Menurutnya, dengan menjadi puncak, maka akibat yang ditimbulkan juga mencapai puncak pula. Bukan hanya dari sisi kesehatan dengan berjatuhannya korban, namun juga dari sisi ekonomi akan sangat terasa. Apalagi dengan struktur penduduk yang mayoritas beragama Muslim, maka akan semakin banyak Muslim yang terkena imbas Covid-19.

JK pun mendorong berbagai lembaga amil zakat, infaq, maupun shadaqah (ZIS) bahu membahu membantu sesama Muslim. Bila tidak, lanjut JK, maka akan timbul masalah keamanan seperti penjarahan di banyak tempat.

“Ini bulan Mei banyak yang memperkirakan puncaknya, berarti puncaknya PHK, kemiskinan, dan kekurangan makanan, maka bagaimana kita bersama-sama mengektifkan ziswaf bersama-sama kepada yang tidak mampu minimal melalui masjid,” katanya.

“Kalau tidak, akan timbul masalah keamanan, kalau tidak makan ya bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 1998, ketika masyarakat tidak bisa makan, maka terjadi penjarahan atau apapun di banyak tempat,” tegas JK. (MUI)

Pin It on Pinterest