Wali Kota Bogor: Anak Muda Ujung Tombak Pengawasan Prokes Kota Bogor

Jakarta, FMB9 – Anak muda yang tergabung dalam tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi ujung tombak Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat untuk mengawasi secara ketat penerapaan protokol kesehatan (Prokes) di wilayah tersebut. Langkah ini membuat masyarakat lebih menyadari pentingnya Prokes di saat pandemi.

Ormas yang dimaksud antara lain Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor. Ketiganya bergabung dalam satuan tugas Covid-19 Kota Bogor dibawah naungan Tim Elang yang tugas utamanya melakukan pengawasan di setiap sudut kota.

“Tim elang ini hasil rundingan kita dengan teman-teman pengusaha kopi se-Kota Bogor,” ujar Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam diskusi FMB9 bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Menurut dia, adanya partisipasi pemuda sangat membantu pemerintah kota dalam mengawasi penerapan Prokes. Dengan begitu masyarakat yang terbukti melanggar bisa segera ditindak tegas baik oleh instansi pemerintah kota maupun petugas penegak hukum yang terkait.

“Pemilik usaha telah menerapkan Prokes secara ketat. Terkadang pengunjung yang tidak mematuhi Prokes, dengan adanya tim elang sangat membantu menindak tegas pelaku itu,” kata Bima.

Tim ini juga akan memberikan teguran kepada masyarakat yang berasal dari wilayah sekitar Kota Bogor yang tidak taat Prokes ketika melakukan wisata. Pola pendekatan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara persuasif.

Terdapat tiga tugas utama dari tim ini antara lain: pertama, memantau pelaksanaan penerapan Prokes di tempat usaha dengan cara mencatat situasi kegiatan warga. Kedua, melaporkan kepada tim supervisi yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

Terakhir, melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Tugas dari tim ini dilakukan setiap hari tanpa hari libur dengan lokasi pengawasan sekitar Kota Bogor.

“Bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah kota dalam pengawasan Prokes di Kota Bogor,” ujar Bima.
Dengan kerja keras yang dilakukan oleh tim elang, lanjut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor memberikan honor sebagai pengganti operasional anggota tim yang melakukan tugas pengawasan. Mengingat, tugas yang dilakukan oleh tim tersebut sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19 diberbagai tempat keramaian.

“Kami memberikan honor dari APBD Kota Bogor bagi para anak muda yang tergabung dengan tim elang,” tuturnya.
Dengan partisipasi secara aktif yang diperlihatkan oleh anak muda tersebut, kegiatan prodyktif tetap akan berjalan beriringan dengan Covid-19 saat ini. Sehingga penyebaran wabah ini dapat dicegah dengan menjalankan Prokes secara tertib pada setiap melakukan aktivitas di luar rumah.

“Kita tidak bisa membiarkan ekonomi tidak berjalan. Dengan melakukan pengawasan Prokes secara ketat maka dapat menjadi solusi saat pandemi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Buah Manis Penerapan Prokes di Banyuwangi

Jakarta, FMB9 – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara masif, tidak hanya ke masyarakat namun juga kepada berbagai pemangku kepentingan. Agar, di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) segala kegiatan produktif bisa tetap berjalan.

“Kami bekerja seperti memisahkan minyak dengan air. Dalam arti, bukan pekerjaan yang mudah saat ini membuat masyarakat patuh dengan Prokes, ini sama dengan wilayah lain,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam diskusi FMB9 bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan seluruh jajaran satuan kerja (satker) mempunyai kewenangan seperti layaknya Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Seluruhnya, dikerahkan untuk mengawasi secara ketat kepatuhan terhadap Prokes yang dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi.

Sektor usaha juga mendapatkan pengawasan melekat dari pihak pemerintah kabupaten. Apabila, terdapat oknum yang belum mematuhi Prokes akan mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat sesuai dengan aturan yang berlaku di masa krisis seperti ini.

“Kami tak hanya memberikan sertifikasi kepada pemilik warung tetapi juga memberikan sanksi yang tegas tatkala pemiliknya melakukan pelanggaran Prokes,” katanya.

Langkah ini diterapkan, semata-mata untuk menjaga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan lancar melalui sektor pariwisata. Karena, di masa pandemi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan inovasi baru dalam membuat destinasi pariwisata bangkit kembali dari di masa keterperukan akibat Covid-19.

Terdapat pergesaran yang dilakukan oleh pihaknya, yakni penerapan pariwisata berbasis staycation. Artinya, wisatawan dapat menikmati destinasi wisata hanya dengan tetap tinggal di hotel yang menyediakan pemandangan indah wilayah destinasi di Banyuwangi.

“Lokomotif Banyuwangi itu pariwista, kami menjual kepercayaan kepada wisatawan. Kami saat ini tengah menerapkan konsep pariwisata Staycation, jadi wisatawan dapat tetap di hotel dengan disediakan pemandangan indah,” katanya.

Alhasil, penerapan dari kebijakan itu pun berbuah manis, saat ini okupansi hotel di waktu Sabtu dan Minggu mencapai angka fantastis yakni 90 persen. Banyak wisatawan domestik yang memilih Banyuwangi sebagai alternatif destinasi pariwisata saat seseorang libur dari pekerjaannya.

Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh aplikasi Traveloka pariwisata Banyuwangi melejit ke peringkat tiga dibawah destinasi wisata unggulan Bali dan Jogyakarta. Hal tersebut, merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan pada saat pandemi seperti ini.

“Survei dari Traveloka menyebutkan bahwa Banyuwangi peringkat tiga terpopuler,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Tiga Kunci Pemerintah Kota Bogor Perangi Covid-19

Jakarta, FMB9 – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Langkah ini diikuti dengan membentuk tiga tim utama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

“Ini kuncinya, dengan dibentuk tim-tim yang terdiri dari berbagai unsur hingga tingkatan komunitas,” ujar Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Pertama, pihaknya membentuk tim pelacak tingkat kecamatan dan kelurahan. Tugasnya, melakukan pelacakan kontak kasus positif dalam waktu 2×24 jam kepada individu yang melakukan kontak langsung. Tim ini minimal wajib mendapatkan daftar kontak hingga 20 nama yang terindikasi melakukan kontak dengan kasus positif.

Kemudian, melakukan penilaian terhadap kemampuan isolasi mandiri masyarakat yang terpapar Covid-19 atau seseorang yang melakukan kontak langsung. Jika dinilai tidak sesuai oleh tim tersebut, maka seseorang yang terinfeksi positif akan lagsung dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kota Bogor.

“Tim ini juga melakukan penilaian minimal 20 nama yang melakukan kontak kepada kasus Covid-19,” kata Wali Kota.
Petugas pemantau juga ditunjuk di tingkat Rukun Warga (RW) yang berjumlah satu orang. Tugasnya adalah melakukan pengawasan ketat terhadap kasus positif Covid-19 yang terjadi di lingkungan komunitas dengan tingkatan RW.

“Memantau penderita Covid-19 di fasilitas kelurahan atau rumah isolasi,” katanya.

Langkah kedua, dibentuk juga tim elang yang terdiri dari Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI), organisasi masyarakat KNPI Kota Bogor untuk berkeliling setiap hari mengawasi kegiatan masyarakat di luar rumahnya. Tugas dari tim ini akan akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh individu masyarakat atau pengusaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Ada pengusaha yang telah ditutup sementara usahanya dan kita lakukan denda sebesar Rp5 juta,” imbuhnya.
Ketiga, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim merpati yang terdiri dari tokoh agama dan dokter untuk melakukan serangkaian edukasi terkait dengan Covid-19. Tim ini akan selalu berkeliling Kota Bogor setiap hari guna memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat yang terindikasi belum mematuhi prokes.

Tak hanya itu, tim ini juga beranggotakan masyarakat yang telah sembuh dari Covid-19 untuk memberikan edukasi terhadap individu yang belum menyadari betapa berbahayanya penyakit ini. “Tim ini juga ada orang yang pernah mengidap penyakit ini,” tuturnya.

Dengan melakukan pembatasan dengan skala komunitas di atas, lanjut Arya Bima, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor akan semakin tepat sasaran. Sehingga, fokusnya dalam memerangi Covid-19 disuatu wilayah melalui tingkat komunitas dapat dilakukan secara optimal.

“Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih fokus terhadap titik-tik yang merah,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kegiatan
FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Satgas MUI: Agar Terhidar dari Covid-19, Ikhtiar Harus Terus Dilakukan

Rilis MUI Pusat 29 Juli 20

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan webinar berjudul “Revitalisasi Peran Ulama Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era New Normal,” Selasa (28/07) sore.

Ketua Satgas Covid-19 MUI Pusat KH Muhammad Zaitun Rasmin MA menyampaikan, kesadaran masyarakat Indonesia terkait pencegahan penularan covid-19 ini masih sangat rendah. Semua protokol kesehatan hanya sebatas teori tanpa aksi.

“Kita ingin mengingatkan bahwa keadaan di negeri kita akan lebih panjang dan lebih banyak korban kalau kita semakin tidak waspada dan menganggap biasa, banyak yang tidak peduli memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sudah ada berita gembira di awal Juni itu sekarang berubah lagi, termasuk Jakarta,” kata Zaitun.

Berkaca pada kondisi Wuhan, China sebagai kota pertama yang mendeteksi adanya virus corona yang saat ini sudah dalam kondisi membaik dan tidak terlalu membahayakan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, sehinga dengan ‘lockdown’ 3 bulan Wuhan mampu menekan angka kekahwatiran penyebaran covid-19.

“Saat ini, angka penyebaran covid-19 di masyarakat semakin tinggi, sudah menembus angka 100 ribu, sudah lebih tinggi dari negara yang pertama kali, kita sudah di atas 100 ribu dan kematian sudah mendekati angka 4000 orang, tentu saja ini angka yang besar,” tegasnya.

Zaitun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu menekan laju penyebaran virus ini, dan sama-sama menyadari bahwa covid-19 ini berbahaya.

“Memang kalau sudah terjadi tidak bisa lepas dari takdir, tapi sebagai umat Islam, kita harus melakukan ikhtiar, dan inilah yang dilakukan MUI agar umat dapat bukan saja terhindar dari Covid-19, tapi juga menjadi contoh bagi yang lainnya baik di negeri ini maupun tempat lain tentang bagaimana kita berinteraksi dan menghadapi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Ketua umum Wahdah Islamiyyah ini juga berpesan agar masyarakat sebagai umat bisa saling memperkuat, saling mengingatkan dan menyadarkan, juga membangun keperihatinan atas kondisi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menjelaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen untuk mengubah mindset masyarakat dalam melihat covid-19 ini sebagai wabah yang membahayakan. Jika hanya berpangku tugas pada pemerintah, maka edukasi tentang bahaya covid-19 ini tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Semua kebutuhan untuk penyembuhan dan pencegahan covid masih sangat terbatas. Jadi cara yang terbaik adalah mengubah mindset masyarakat nya, dari yang awalnya mudah menulari menjadi tidak mudah menulari,” paparnya.

Ia juga menjelaskan mengenai 4 tahap strategi untuk merubah mindset masyarakat, yakni dimulai dari tahap ‘to know’. Tahapan pertama ini dilakukan dengan memberitahu masyarakat bahwa pandemi ini ada dan nyata.

Selanjutnya naik kepada tahap ‘to understand’, mengajak masyarakat untuk mengerti apa dan seperti apa dampak dari pandemi ini, serta bagaimana cara pencegahan dan penanganan virus ini.

Tahapan ketiga, yaitu penanaman deep awareness. Dalam tahapan ini, dilakukan penyadaran secara mandalam kepada masyarakat bahwa covid-19 adalah virus yang harus dihadapi secara serius dan diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam menekan laju penularan nya.

Terakhir, yakni tahapan aksi. Setiap protokol kesehatan yang sudah tersampaikan kepada masyarakat agar diwujudkan dalam bentuk aksi nyata bersama.

“Menjelaskan protokol kesehatan kepada masyarakat tidaklah mudah, saya tiga hari mengumpulkan pemerintah daerah, lembaga usaha, para akademisi, MUI (ulama), budayawan, dsb untuk membantu menjelaskan ini kepada masyarakat,” paparnya. (Komisi Infokom MUI)

MUI Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana Alam

PERS RILIS MUI Pusat 28 Juli 20

LUWU UTARA – Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk peduli kepada korban bencana alam termasuk untuk korban banjir Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini TPB MUI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat korban banjir di kabupaten tersebut.

Kepala TPB MUI, KH Sodikun, mengatakan kalau masyarakat mempunyai kelebihan harta maka bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Misalnya korban bencana alam dibantu melalui zakat, infak dan sedekah. Setelah melihat kerusakan akibat banjir bandang di Luwu Utara seharusnya terpanggil untuk memberikan bantuan.

“Orang yang tidak terketuk hatinya dan tidak empati dengan kondisi seperti ini, akan diragukan kemanusiaannya, oleh karena itu gerakan-gerakan yang kami bangun adalah gerakan-gerakan kemanusiaan karena manusia harus selalu peduli kepada sesama manusia,” kata KH Sodikun, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, manusia yang kurang peduli dan kurang cinta kepada sesama manusia yang sedang menghadapi musibah akan dimurkai oleh Allah SWT. Ia juga bersyukur melihat kerjasama yang baik dan kompak antara MUI Luwu Utara, Baznas dan Kantor Kementerian Agama Luwu utara.

Ketua MUI ini juga mengingatkan, musibah sampai kapanpun akan selalu datang menerpa atau menguji manusia, dan melihat bagaimana cara manusia menyikapinya. Untuk menyikapinya manusia harus bersatu dan mempunyai empati, terpanggil, peduli dan mencintai mereka yang terdampak musibah.

“Berdasarkan perspektif ajaran Islam, musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita sebenarnya musibah yang kita alami juga, karena mereka juga bagian dari kita, mereka bagian dari bangsa kita,” ujarnya.

Kiai Sodikun mengingatkan, agama Islam mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya bersaudara dan manusia harus saling membantu. Allah SWT juga menegaskan akan menolong orang yang gemar menolong.

“Kita mengajak dan mengimbau bersama-sama memberikan empati kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan musibah,” ujarnya.

Bantuan

Pada Ahad (26/7) Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendatangi korban banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan TPB MUI Pusat untuk mengantarkan bantuan kepada korban banjir bandang yang sudah berada di pengungsian sejak dua pekan lalu.
Sekretaris TPB MUI Pusat, Ustaz Nadjamuddin Ramly, mengatakan TPB MUI membawa bahan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan para pengungsi. TPB MUI juga memberikan pengarahan kepada ormas-ormas Islam, MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan MUI Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan tausiyah dan memimpin dzikir bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang.

“Memberikan tausiyah dan memimpin dzikir untuk bisa menenangkan dan melakukan pemulihan jiwa (korban bencana) sebagai bagian dari trauma healing,” kata Najamuddin yang juga Wasekjen MUI ini saat meninjau lokasi bencana di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba pada Ahad (27/7).

Ia mengatakan, terkait kebutuhan pengungsi yang dibawa TPB MUI di antaranya peralatan sholat seperti mukena, jilbab, pembalut, pakaian dalam, pakaian untuk balita, peralatan masak, masker, bahan makanan, uang tunai dan lain-lain. Semua yang dibawa TPB MUI sesuai permintaan MUI Luwu Utara yang lebih mengetahui kondisi korban bencana.l
TPB MUI juga mengunjungi beberapa lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para pengungsi. Rencananya TPB MUI akan melakukan kunjungan dan penyaluran bantuan kedua jika dana sudah terkumpul lagi.

Ustaz Ramly menunjukan banyaknya rumah yang roboh, hanyut dan tertimbun lumpur. Banyak sekali bongkahan kayu menyertai lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. “Di Kelurahan Bone banyak sekali rumah yang hanyut oleh banjir bandang, kita lihat di sekeliling kita banyak rumah-rumah yang sudah tidak bisa berfungsi karena sudah dimasuki pasir dan lumpur setinggi dua meter setengah,” katq dia.

Dia mengaku prihatin dengan lumpur dan bongkahan kayu yang menerjang pemukiman warga. Sejauh mata memandang di salah satu wilayah padat pemukiman di Kelurahan Bone, rumah-rumah hancur dan tertimbun lumpur yang tinggi.

Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara, KH Muhammad Idris, mengatakan ada tiga sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir bandang. Sebanyak delapan kecamatan dari 15 kecamatan di Luwu Utara terdampak banjir tersebut. Ada tiga kecamatan yang paling parah kerusakannya salah satunya Masamba.

Kiai Idris menyebutkan, ada sebanyak sekitar 1.275 rumah rusak berat dan 1.755 rumah rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 15 ribu jiwa. “Mereka tinggal di tenda-tenda darurat, sebagian ada juga yang tinggal di rumah-rumah keluarganya,” ujarnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, sebanyak 3.000 keluarga atau sekitar 14 ribu jiwa terdampak bencana dan mengungsi. Sebanyak 4.200 rumah terdampak banjir dan sekitar 1300 rumah di antaranya rusak berat dan selebihnya rusak sedang.

“Korban yang meninggal pada saat kami tutup pencarian korban kedua, sebanyak 38 jiwa meninggal, empat belum teridentifikasi, dan sembilan dilaporkan belum ditemukan,” ujarnya.

Indah mengatakan, yang paling dibutuhkan masyarakat di pengungsian saat ini adalah sanitasi, air bersih dan penerangan. Tapi perlahan kebutuhan ini sudah mulai tercukupi.

Sebelumnya pada Senin (13/7), daerah di Kabupaten Luwu Utara yang dilintasi Sungai Rada, Sungai Masamba dan Sungai Rongkang diterjang banjir bandang. Banjir tersebut disertai lumpur, pasir dan bongkahan kayu.

KOMISI INFOKOM MUI

Resonansi: PANCASILA

Di tengah suasana pandemi Covid-19, ada yang terasa menyesakkan. Sebuah draft Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang menimbulkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia menolak RUU HIP ini. Alasannya, antara lain, ada “upaya terselubung” untuk menggeser sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Atau, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan lagi menjadi causa prima yang menjadi roh dari sila-sila dalam Pancasila tapi digantikan oleh gotong-royong. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB NU) juga mengkritik. RUU HIP ini sebenarnya tak mendesak dibahas. Bukan solusi yang tepat atas persoalan ideologi saat ini. Muhamadiyah juga senada. Minta dihentikan proses RUU HIP ini. Bikin polemik. Lihat pasal 7 RUU HIP ini, rumusan Pancasila jadi trisila dan ekasila.

Selain ormas Islam, perwakilan Purnawirawan TNI/Polri juga menolak RUU inisiatif DPR ini. RUU HIP ini akan mendegradasikan Pancasila, yang seharusnya jadi sumber dari segala sumber hukum, tapi melalui RUU HIP ini, Pancasila hanya akan jadi norma instrumental dan bukan fundamental (staatfundamental norm). Tambahan lagi, TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme tidak ada dalam landasan hukum RUU HIP ini.

Dengan gelombang penolakan terhadap RUU HIP, sebagian kalangan DPR RI berkomitmen mendengarkan aspirasi publik tersebut.

Mengapa RUU HIP ini menyulut kontroversi. Sebagian pakar Hukum Tata Negara memberikan contoh. Pasal 7 RUU HIP ini memuat tiga ayat yang isinya sebagai berikut: 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristailisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Nah Ekasila atau Gotong Royong, menurut sebagian pakar Hukum Tata Negara, tidak sama dengan Pancasila. Karena tidak semua gotong royong berlandaskan : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Itu sebabnya: BPUUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, PPKI, tidak menyetujui usul Ir. Soekarno yaitu “Ekasila atau gotong-royong sebagai dasar negara”.

Gotong royong, dalam bahasa Arab boleh disebut dengan taawun mutabadal, dapat diartikan sebagai kegiatan, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela, agar kegiatan atau aktivitas tersebut dapat berlangsung, terlaksana secara lancar, dengan mudah dan ringan. Bila gotong-royong atau taawun mutabadal dikaitkan dengan konsep haluan ideologi Pancasila, akan menjadi salah kaprah, karena haluan ideologi Pancasila itu bukan kegiatan, bukan pula aktivitas, atau bukan pekerjaan, akan tetapi semata-mata sebagai arah atau pengarah.

Pemerintah RI belakangan menyampaikan agar menunda pembahasan RUU HIP ini. Namun, Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, melalui Ketua Wantim MUI, Prof. Dr. Din Syamsudin, meminta agar RUU HIP ini ditunda selama-selamanya.

Di mana posisi LDII ? LDII sejak awal berdiri telah menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya. Bahkan di dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Wilayah LDII di berbagai provinsi, Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. Ir. KH Abdullah Syam M.Sc., secara tegas menyatakan bila ada pihak-pihak yang akan atau mau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain sebagai dasar negara, maka tidak hanya berhadapan dengan TNI/Polri, tapi juga akan berhadapan dengan LDII. Tanpa kompromi.

Pancasila sudah final sebagaimana termaktub pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Jangan lagi diutak-atik. Jangan coba-coba mengajukan RUU sejenis. Pada mulanya RUU. Tapi nanti bisa merambah ke sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muaranya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tergerogoti.

Inilah mengapa setiap yang mengusik Pancasila selalu mengundang reaksi keras dari mayoritas umat Islam. Dengan kata lain, ini seperti membangkitkan macan tidur. Umat Islam akan keluar, menyeru, dan bila tidak dihentikan, bukan mustahil akan mencuatkan konflik horizontal dan vertikal di dalam tubuh bangsa ini. Ongkosnya tentu akan terlalu mahal. Bila bangsa ini terkoyak-koyak.

Kita tentu tidak ingin hidup dalam lingkungan yang khaos dan penuh kekerasan, tapi dalam kehidupan bersama untuk “masyarakat yang baik”, membuang jauh-jauh rasa curiga antarkelompok, kebencian, tidak hanya baik bagi “kami” juga baik bagi “mereka”. Meskipun tentu ada dinamika dan perubahan dalam kehidupan. Untuk itu, sesama anak bangsa, merujuk pada sila ke-4 Pancasila, sebisa mungkin mengedepankan musyawarah mufakat. Dan juga kita lebih instropeksi diri lagi.

Misalnya, untuk jangka panjang ada pekerjaan rumah yang menantang ; adalah bagaimana Pancasila tidak hanya diperkatakan tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Sehingga Pancasila, yang telah menjadi bagian dari konsensus bangsa bisa memenuhi cita-cita para pendiri bangsa ini.

Bisakah kita berharap ? Insya Allah kita bisa. Justru harapan itu lebih punya sandaran ketimbang di masa lampau. Kita mengingat sejarah, tapi kita tak mengulangi. Asakan kita tidak berpangku tangan. Berdiam diri membiarkan Pancasila tidak membumi.

sumber gambar: republika.co.id