Orang Dewasa Tetap Perlu Imunisasi

Jakarta, 15 Oktober 2020. Usia dewasa merupakan masa-masa produktif. Aktivitas kehidupan yang padat, gaya hidup, pola makan, olahraga, istirahat menjadi hal-hal yang menentukan kondisi kesehatan saat dewasa hingga sampai tahap usia lanjut. Ternyata melakukan imunisasi di usia dewasa maupun lanjut usia dapat juga menjadi salah satu upaya dalam menjaga kesehatan melalui pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Dr. Purnamawati Sujud, SpA(K), MMped, dari Yayasan Orang Tua Peduli, menyampaikan, “Pencegahan penyakit melalui imunisasi itu paling cost effective, artinya, efisien dan hasilnya baik.” Ini disampaikannya dalam acara Forum Dialog Kabar Kamis bertema “Mengapa Vaksin Penting? Perlukah untuk Orang Dewasa?”, yang diselenggarakan di Media Center KPCPEN, Kamis 15/10/2020.

Masyarakat sejauh ini sudah memahami bahwa imunisasi adalah salah satu upaya untuk memberikan kesehatan terbaik untuk anak. Kendati begitu, seringkali lupa bahwa anak-anak juga membutuhkan orang tua yang sehat. Upaya tetap sehat dilakukan dengan mencegah penyakit, salah satunya melalui imunisasi untuk menjaga kekebalan tubuh. Selain itu perlu diperhatikan adanya penyakit yang pembawanya (carrier) adalah orang dewasa, dan dapat menularkan kepada anggota keluarga lain termasuk bayi dan anak-anak. Karena itu manfaat imunisasi bukan hanya dirasakan oleh yang menerima, tetapi juga keluarga dan lingkungan.

Dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog, menyatakan bahwa “WHO secara spesifik menyebutkan, terutama kepada orang dewasa, selama pandemi sebaiknya mendapatkan vaksinasi influenza dan pneumonia atau PCV. Setidaknya ada dua penelitian besar yang menunjukkan bahwa pasien yang terkena Covid-19 tapi sebelumnya pernah vaksinasi influenza, risiko kematiannya lebih rendah dan dampaknya ketika tertular lebih ringan.”

Proses produksi vaksin sendiri bertahap dan melalui berbagai proses dan tahapan uji yang sangat ketat untuk menjamin keamanan vaksin tersebut. Bahkan saat sudah mendapat izin edar, keamanan vaksin terus diawasi oleh berbagai lembaga. Di Indonesia ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pengawas. Dalam kasus luar biasa seperti pandemi Covid-19, industri kesehatan mempercepat proses penemuan vaksin, namun dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan keamanan.

“Membuat vaksin itu cukup sulit, bahkan lebih sulit daripada membuat obat baru, karena konsepnya untuk pencegahan. Vaksin diberikan untuk orang yang sehat, jadi keamanan itu nomor satu.” terang dr. Dirga.

Vaksin sendiri oleh WHO dikategorikan sebagai salah satu dari 10 Greatest Public Health Achievements. Setelah ditemukannya vaksin, terjadi penurunan penyebaran penyakit secara signifikan. Artinya vaksin efektif menekan penyebaran penyakit tertentu. Salah satu kisah kesuksesan fenomenal penekanan penyakit melalui imunisasi adalah, pencegahan penularan penyakit Smallpox atau cacar. Akibat imunisasi yang masif, penyakit ini musnah sejak 1979. WHO menyebutkan, setidaknya ada 2-3 juta nyawa terselamatkan dari penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi.

Vaksin amat jarang menimbulkan efek samping, data kesehatan menunjukkan, 95% efek samping vaksin bersifat ringan atau lokal, dan tidak menimbulkan fatalitas. “Kadang-kadang vaksin juga menyebabkan demam tapi tidak perlu khawatir, karena demam adalah tanda bahwa vaksin tersebut bekerja menstimulasi sistem kekebalan,” ungkap dr. Dirga. “Vaksin terbukti aman dan efektif, juga sebenarnya merupakan proses lanjutan dari imunisasi di masa anak-anak”, jelas dokter Dirga.

Dr. Purnamawati menegaskan,“Imunisasi sebenarnya adalah bukti cinta dan kepedulian kita baik pada orang di sekeliling kita, maupun pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu imunisasi diri anda, keluarga, lingkungan, dan bila ada pengetahuan berbagilah dan mari kita bekerja bergandengan tangan”.

******
Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung
Lalu Hamdani 081212865928
Email : Media-kpcpen@covid19.go.id

Di Masa Pandemi, Investasi Obligasi Retail Pemerintah Menguntungkan

Jakarta, FMB9-KPCPEN – Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat dapat berinvestasi jangka pendek ke obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah. Keunggulannya, memberikan jaminan rasa lebih aman dan keuntungan yang didapatkan secara finansial lebih tinggi dari program investasi lainnnya.

Hal ini diungkap Presiden Asosiasi Perencana Keuangan IARFC Aidil Akbar pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Investasi di Masa Pandemi” yang diselenggarakan di Media Center KPCPEN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (13/10/2020).

“Inilah momentum untuk masyarakat Indonesia selain berinvestasi mendapatkan keuntungan yang relatif cukup bagus dan aman, contohnya dari obligasi retail yang diterbitkan beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Berinvestasi pada surat obligasi pemerintah lebih baik dan aman, karena dengan memakai mata uang Rupiah sebagai acuan dalam investasi, akan terhindari dari kondisi fluktuatif kurs mata uang lainnya yang rawan terjadi.
Kemudian, dari surat obligasi yang diterbitkan pemerintah memiliki jumlah keuntungan yang tinggi. Sehingga dapat dipastikan keuntungannya akan lebih baik karena dikelola juga dengan sangat baik oleh pemerintah.

“Dalam jangka pendek Obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat menjadi alternatif masyarakat untuk berinvestasi,” katanya.

Bagi masyarakat yang memiliki investasi di atas, disarankan Aidil ketika ingin mengambil uangnya dapat dilakukan setelah menanam investasi selama dua sampai tiga bulan. Setelah melewati waktu tersebut, masyarakat dapat mengambil investasi uangnya dengan langsung datang ke agen yang ditunjuk.

Jenis investasi obligasi retail, lanjut dia, memang sangat dianjurkan bagi masyarakat yang berminat keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Apalagi, dengan kemudahan mengambil uang investasi dalam jangka waktu yang cukup pendek sangat cocok bagi masyarakat milenial.

“Bagi yang punya perencanaan nikah akhir tahun masih tiga bulan lagi masih gak masalah masukin investasi ini,” tuturnya.

Melalui kemudahan yang diberikan pemerintah untuk berinvestasi, Ia berharap, masyarakat yang terletak kota-kota lain dapat segera menyadari pentingnya memiliki investasi dalam jangka pendek dan panjang. Supaya, dapat menjamin kehidupannya tetap sejahtera melalui investasi yang dilakukan semasa aktif bekerja.

“Yang paham saat ini masyarakat dari kota besar saja, di kota lainnya seperti Cirebon dan Pekalongan masih belum menyadari pentingnya investasi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber diskusi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Kepercayaan Investor ke Indonesia Cukup Tinggi

Jakarta, FMB9-KPCPEN – Kebijakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat dampak virus Covid-19 disambut positif investor global. Terbukti, kepercayaan investor kepada Indonesia masih dikategorikan cukup tinggi.

Hal ini dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB 9) bertajuk “Investasi di Masa Pandemi” yang diselenggarakan pada Media Center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (13/10/2020).

“Kita bisa melihat bahwa investor global cukup percaya terhadap Indonesia yang bisa memulihkan perekonomian dengan pruden,” ujarnya.

Investor beranggapan kebijakan perekonomian dan kesehatan yang diambil pemerintah Indonesia tepat dalam konteks penanganan Covid-19. Alhasil, pertumbuhan perekonomian Indonesia selama tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang dalam, dibandingkan negara-negara lain di luar sana.

“Kita bandingkan dengan negara tetangga sebagai contoh di Kuartal kedua Malaysia mengalami kontraksi ekonomi tumbuh negatif sebesar 17%, Filipina tumbuh negatif sebesar 16,5%, dan India tumbuh negatif sebesar 23,9% artinya lebih baik,” tuturnya.

Dengan kepercayaan dari investor global, pihaknya kini tengah melakukan upaya untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan kewenangannya. Yakni menggenjot penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak terdampak dari dampak negatif Covid-19. Terdapat beberapa sektor yang tidak terkena imbas dari pandemi
seperti operator seluler, farmasi, dan lain sebagainya.

Kemudian, dari cukai yakni pungutan negara dapat dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Maksudnya dari barang mengandung etanol, minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun, dan hasil tembakau.

Terakhir, lanjut dia, pihaknya akan menerbitkan surat obligasi retail (ORI) yang ditujukan kepada masyarakat. Karena, saat ini terdapat masyarakat yang tergolong mampu masih menyimpan uangnya di bank. Fenomena tersebut terindikasi ketika masyakat tersebut menjual asetnya untuk kemudian hasilnya disimpan di bank.

Surat obligasi ini akan membawa keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lainnya saat ini. Keunggulannya, resiko kehilangan modal ketika memiliih menanamkan uang melalui investasi tersebut sangat kecil. Mengingat, diberikan jaminan secara langsung oleh negara.

“Kita berinvestasi tapi sambil juga membantu pemulihan ekonomi nasional karena pemerintah itu dalam melaksanakan APBN mempunyai tiga sumber daya untuk memenuhi pengeluaran pemerintah yakni pajak, cukai, dan ORI,” katanya.

Turut tampil sebagai narasumber diskusi FMB 9 adalah Chairman dan Presiden Asosiasi Perencana Keuangan IARFC Aidil Akbar.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Jubir Pemerintah : Masyarakat Jangan Terjebak Mitos Vaksinasi

Jakarta, FMB-KPCPEN – Vaksinasi adalah proses yang tak perlu dikhawatirkan karena menjadi awal pembentukan antibodi terhadap suatu penyakit tertentu.

Hal ini ditegaskan Juru Bicara Pemerintah Satuan Tugas Covid-19 dr. Reisa Broto Asmoro saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Vaksin : Menjawab Mitos dan Menolak Hoaks” di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (KPCPEN), Jakarta Kamis (8/10/2020).

“Yang pasti jika masih ada masyarakat yang khawatir bahwa vaksin ini seolah memasukkan penyakit ke dalam tubuh, itu salah. Itu mitos,” tegasnya.

Salah satu mitos yang bertahan dan mengubah pola pikir masyarakat sehingga menolak segala bentuk vaksinasi ini adalah hasil penelitian Dr. Andrew Wakefield di tahun 1998 yang menyatakan bahwa imunisasi Measles-Mumps-Rubella (MMR) sebagai penyebab autism.

“Ini tidak benar. Namun mampu menjadi mitos yang kuat di masyarakat. Hasil penelitian inipun sesungguhnya telah ditarik dan dinyatakan sebagai informasi yang salah sehingga telah ditindak bahkan izin praktiknya dicabut oleh sebuah lembaga kesehatan, General Medical Council,” kata Reisa.

Vaksin dipastikan Reisa adalah sebuah proses penelitian yang hati-hati, tahap uji klinis dan rangkaian panjang sehingga aspek kesehatannya terjamin bisa dipertanggungjawabkan, termasuk vaksin Covid-19.
“Jadi masyarakat tak perlu ragu dan khawatir,” katanya.

Vaksinasi dan imunisasi harus dilakukan karena hal itu dikatakan Reisa tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi orang lain, dimana akan tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat.

“Maka ini penting. Imbasnya kekebalan tubuh kita siap untuk melawan dan mengalahkan penyakit. Kalau ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita, sudah kebal. Kalaupun ada yang lolos satu-dua ke tubuh, pasti tidak akan separah kalau tidak divaksinasi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Reisa mengungkap bahwa saat ini PT Bio Farma tengah memproses pembuatan vaksin Sinovac pada fase III di tahap III. Jika sesuai harapan, maka pada awal tahun depan produksi bisa dilakukan secara massal untuk kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia.

“Kita doakan semoga sesuai harapan. Pada dasaranya kenapa vaksin itu penting karena menjadi langkah pencegahan supaya kita semua tidak tertular penyakit. Kita terbebas dari wabah,” katanya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Henri Subiakto.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Staf Ahli Menkominfo : Bijaksana Memilah Informasi Covid-19

Jakarta, FMB9-KPCPEN – Masyarakat harus bijaksana menerima berita khususnya terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19 yang sedang diupayakan pemerintah saat ini.

Hal ini ditegaskan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komuniksai dan Informatika Prof. Dr. Henri Subiakto saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Vaksin : Menjawab Mitos dan Menolak Hoaks” di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (KPCPEN), Jakarta Kamis (8/10/2020).

Media sosial dikatakan Henri menjadi wadah yang patut diwaspadai. Pasalnya media ini menjadi salah satu area dengan penyebaran hoaks yang masif di masa pandemi Covid-19, dan ini merupakan persoalan serius.

“Banyak berkembang berita hoaks saat pandemi. Informasi seputar pandemi pasti ada yang menyelewengkan. Masyarakat harus bijak dalam menyikapi berita yang berkembang mengenai Covid-19 maupun vaksin,” katanya.
Pada kesempatan ini, Henripun menegaskan bahwa vaksin adalah salah satu solusi mengakhiri pandemi Covid-19 di Inonesia bahkan dunia.

“Untuk memutus pandemi ini tentu salah satunya dengan adanya vaksin. Oleh karenanya, saya meminta masyarakat tidak ikut sebagai pembaca apalagi membuat berita hoaks terkait vaksin. Adanya vaksin tentu untuk kebaikan bersama khususnya memberanta virus ini,” ujarnya.

Guna menghadapi berita-berita palsu masyarakat dikatakannya bisa melihat sumber-sumber informasi atau berita yang salah satunya berasal dari institusi resmi atau orang-orang yang kapabel dan memiliki kompetensi.

Masyarakat diminta Henri tidak mengandalkan media sosial dalam memperoleh informasi-informasi. Media sosial ditegaskannya tidak memiliki kontrol dalam menginformasikan berita dibandingkan media konvensional.

“Kalau ada informasi, jangan langsung reaktif. Ditelusuri dulu kebenarannya,” katanya.

Situasi pandemi seperti saat ini, informasi khususnya terkait vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Masyarakat akan lebih mudah memahami informasi jika menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai pemahaman. Kalau pakai bahasa tinggi susah dipahami,” katanya.

Selain itu, materi yang disampaikan juga harus benar-benar menjawab keresahan dan pertanyaan masyarakat.
“Vaksin Covid-19, harus disampaikan karena dibutuhkan dan akan merugikan diri sendiri jika tidak menggunakannya,” ujarnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Juru Bicara Pemerintah Satuan Tugas Covid-19 dr. Reisa Broto Asmoro.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

PILKADA

“Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilih seperti makan buah simalakama. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak,” ungkap seorang teman. Dia melontarkan isi pikirannya setelah mengamati dari hasil pilkada sebelumnya. Hampir sulit menemukan pemimpin daerah yang betul-betul memikirkan rakyatnya. Janji-janji semasa kampanye hanya tinggal janji. Realisasinya minim. Malah ada kesan, kalian yang memilih, kami yang menikmati. Kepentingan masyarakat terkadang atau sering menjadi urutan nomor sekian. Sebaliknya, kepentingan “pribadi” atau kelompoknya menjadi prioritas.

Sebelum terpilih, para calon rajin menyambangi masyarakat, blusukan ke pasar, ke komunitas-komunitas keagamaan, bahkan dari pintu ke pintu, dengan senyum mengembang dan menampilkan citra seorang hamba yang siap melayani. Memberikan “harapan”, dirinya siap 24 jam untuk membangun daerahnya. Motifnya maju dalam pilkada adalah untuk memajukan dan mensejahterakan daerahnya. Intinya, dirinya yang “terbaik” untuk memimpin daerahnya.

Tahun ini, Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pilkada ini akan diselenggarakan di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Siklus memilih pemimpin ini kembali berputar.
Berbagai pesan dari kalangan pemerintahan, tokoh masyarakat, dan agama telah mencuat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, Pilkada serentak Tahun 2020 harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat. Pemimpin yang sah, yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang juga diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin yang bermoral di Pilkada tahuan 2020 ini. Kepemimpinan di 270 daerah pada lima tahun ke depan ditentukan oleh ketepatan memilih masyarakat. Lembaga Pilkada Watch berharap dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, bisa melahirkan pemimpin berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Calon kepala daerah bukan yang memberikan “serangan fajar”, tetapi yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap dampak COVID-19 di daerah masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan slogan “Pilih Yang Jujur, Yang Jujur Dipilih”. Pilihlah calon kepala daerah yang berintegritas, cakap, dan amanah. Melalui slogan kali ini, KPK memberdayakan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas dalam memilih calon kepala daerah.

Bagaimana dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) ? Sejak awal, LDII telah menyatakan sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang independen. LDII bukan onderbouw , cabang dari suatu partai atau perserikatan lainnya. Karena itu, dalam Pilkada ini dan sebelumnya, LDII bersikap netral aktif. Netral dalam pengertian LDII tidak di bawah atau berpihak pada salah satu partai atau kandidat yang diusungnya. Ada pun aktif dalam pengertian mendorong warga LDII untuk memilih sebagaimana menjalankan hak konstitusionalnya dalam Pilkada ini.

Bila ada siapa pun yang mempublikasikan, yang mengatasnamakan LDII, menyampaikan ke publik melalui media massa, bahwa LDII telah berkomitmen kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada ini, maka boleh dikatakan bahwa itu adalah bukan sikap resmi dari LDII. Karena, berkali-kali Penjabat Ketua Umum LDII, Chriswanto Santoso dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa posisi LDII secara kelembagaan bersikap netral.
Ada pun warga LDII didorong untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan tata cara perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memilih pemimpin, bagi LDII, tentu yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Sebagai lembaga dakwah, harapannya, siapa pun yang terpilih, turut secara langsung atau tidak langsung mendukung, membantu, kalau bisa memfasilitasi kemajuan gerak langkah LDII.

Untuk itu, perlu mengetahui rekam jejak para sang calon pemimpin itu. Tentu tujuannya antara lain, yang terpilih kelak adalah putra/putri terbaik. Karena, pemimpin itu akan mewarnai bagaimana kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Kualitas, kekuatan, visi pemimpin itu akan mempengaruhi apakah di daerah itu akan terwujud kerukunan, kesatupaduan gerak untuk kemajuan, atau sebaliknya; kemerosotan, berantakan, atau bahkan chaos.

Ketika saya masih aktif di lapangan sebagai wartawan, saya melihat “kemampuan dan dedikasi” pemimpin membawa daerahnya berkembang. Di situ ada kepemimpinan yang teruji dan terbentuk. Suatu ketangguhan. Terjun dalam Pilkada bukan sekedar mendapatkan posisi. Itu sebuah, kalau boleh dikatakan, panggilan. Pemimpin itu tahu apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Yang pantas dan tidak pantas.

Kini dengan kondisi pandemi Covid-19, calon pemimpin dituntut memiliki solusi dan jawaban kreatif kepada tantangan tersebut. Bukan sekadar akan melakukan ini dan itu. Atau “meramal” bila kelak terpilih daerah ini akan begini dan begitu. Tapi “berani, sekali lagi berani, dan selalu berani, mengambil kebijakan yang membawakan kebaikan dan kemashalatan bagi semua pihak”. Tinggal pemimpinnya membujuk dan “membakar” semangat warganya untuk bersama-sama bersinergi termasuk dengan ormas-ormas maupun para pemangku kepentingan lainnya, membangun daerahnya. Tidak sekadar melontarkan kata-kata. Tapi ia juga dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikatakannya.

Tentu politik selalu bergerak dan dinamis. Di sini kita akan menjumpai aneka ragam manusia dan dengan segala macam latar belakangnya. Namun kita harus tetap optimis, siapa pun yang terpilih, warga LDII tetap dan harus tetap bisa rukun, kompak, kerja sama yang baik, dan mendukung siapa pun yang terpilih.

LDII sudah menetapkan agar warganya aktif memilih. Menggunakan hak pilih adalah salah satu kontribusi warga LDII untuk bangsa.

Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2021 di Kisaran 5,0 Persen

Jakarta, KPCPEN – Pemerintah optimis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 berada pada kisaran 5,0 persen. Merujuk proyeksi tiga lembaga internasional, yakni International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan tumbuh mencapai 6,1 persen, Word Bank yang menyebutkan tumbuh 3,0 hingga 4,4 persen, dan Asian Development Bank (ADB) yang menyebutkan tumbuh mencapai 5,3 persen.

“Dalam APBN 2021, kita menggunakan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,0 persen,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi bertajuk “Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi” yang diselenggarakan pada Media Center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (6/10/2020).

Guna mencapai angka di atas, lanjutnya, harus dengan kerja keras yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan harus dapat dilakukan demi, mewujudkan pertumbuhan perekononomian dalam negeri mencapai 5 persen.

“Ini sesuatu yang mudah, ini yang kita harus kerjar dengan kerja keras,” tuturnya.

Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan antara lain kebijakan dalam penanganan Covid-19, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), akselarasi reformasi, dan pertumbuhan ekonomi global.

Pengendalian Covid-19 harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin. Kemudian, ketersediaan vaksin virus global ini dapat dipastikan diterima masyarakat.

“Faktor yang cukup membuat kita bisa optimis dan bergerak lagi,” katanya.

Dua, dukungan ekspansi fiskal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), maksudnya dukungan sisi demand melalui penguatan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT). Kemudian, dukungan sisi supply yang berfokus pada insentif kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Tiga, akselarasi reformasi, bahwa untuk bisa pulih UU Omnibus Law menjadi modal. Karena dengan dukungan perundangan itu, akan mampu mendorong para investor memeilih Indonesia sebagai tempat usahanya. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri menjadi lebih baik, pasca Covid-19.

“Kita harus dorong investasi sekencang-kencang dari perundangan Omnibus Law. Menarik dan memperbanyak usaha yang dibuka” katanya.

Empat, pertumbuhan ekonomi global menjadi penyebab yang harus diperhatikan secara khusus. Pemerintah harus mencari rekan kerjasama yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, agar dapat membawa dampak positif bagi negara.

“China adalah salah satu negara dengan recovery yang cepat, trading partner seperti negara itu akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR)