Satgas MUI: Agar Terhidar dari Covid-19, Ikhtiar Harus Terus Dilakukan

Rilis MUI Pusat 29 Juli 20

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan webinar berjudul “Revitalisasi Peran Ulama Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era New Normal,” Selasa (28/07) sore.

Ketua Satgas Covid-19 MUI Pusat KH Muhammad Zaitun Rasmin MA menyampaikan, kesadaran masyarakat Indonesia terkait pencegahan penularan covid-19 ini masih sangat rendah. Semua protokol kesehatan hanya sebatas teori tanpa aksi.

“Kita ingin mengingatkan bahwa keadaan di negeri kita akan lebih panjang dan lebih banyak korban kalau kita semakin tidak waspada dan menganggap biasa, banyak yang tidak peduli memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sudah ada berita gembira di awal Juni itu sekarang berubah lagi, termasuk Jakarta,” kata Zaitun.

Berkaca pada kondisi Wuhan, China sebagai kota pertama yang mendeteksi adanya virus corona yang saat ini sudah dalam kondisi membaik dan tidak terlalu membahayakan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, sehinga dengan ‘lockdown’ 3 bulan Wuhan mampu menekan angka kekahwatiran penyebaran covid-19.

“Saat ini, angka penyebaran covid-19 di masyarakat semakin tinggi, sudah menembus angka 100 ribu, sudah lebih tinggi dari negara yang pertama kali, kita sudah di atas 100 ribu dan kematian sudah mendekati angka 4000 orang, tentu saja ini angka yang besar,” tegasnya.

Zaitun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu menekan laju penyebaran virus ini, dan sama-sama menyadari bahwa covid-19 ini berbahaya.

“Memang kalau sudah terjadi tidak bisa lepas dari takdir, tapi sebagai umat Islam, kita harus melakukan ikhtiar, dan inilah yang dilakukan MUI agar umat dapat bukan saja terhindar dari Covid-19, tapi juga menjadi contoh bagi yang lainnya baik di negeri ini maupun tempat lain tentang bagaimana kita berinteraksi dan menghadapi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Ketua umum Wahdah Islamiyyah ini juga berpesan agar masyarakat sebagai umat bisa saling memperkuat, saling mengingatkan dan menyadarkan, juga membangun keperihatinan atas kondisi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menjelaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen untuk mengubah mindset masyarakat dalam melihat covid-19 ini sebagai wabah yang membahayakan. Jika hanya berpangku tugas pada pemerintah, maka edukasi tentang bahaya covid-19 ini tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Semua kebutuhan untuk penyembuhan dan pencegahan covid masih sangat terbatas. Jadi cara yang terbaik adalah mengubah mindset masyarakat nya, dari yang awalnya mudah menulari menjadi tidak mudah menulari,” paparnya.

Ia juga menjelaskan mengenai 4 tahap strategi untuk merubah mindset masyarakat, yakni dimulai dari tahap ‘to know’. Tahapan pertama ini dilakukan dengan memberitahu masyarakat bahwa pandemi ini ada dan nyata.

Selanjutnya naik kepada tahap ‘to understand’, mengajak masyarakat untuk mengerti apa dan seperti apa dampak dari pandemi ini, serta bagaimana cara pencegahan dan penanganan virus ini.

Tahapan ketiga, yaitu penanaman deep awareness. Dalam tahapan ini, dilakukan penyadaran secara mandalam kepada masyarakat bahwa covid-19 adalah virus yang harus dihadapi secara serius dan diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam menekan laju penularan nya.

Terakhir, yakni tahapan aksi. Setiap protokol kesehatan yang sudah tersampaikan kepada masyarakat agar diwujudkan dalam bentuk aksi nyata bersama.

“Menjelaskan protokol kesehatan kepada masyarakat tidaklah mudah, saya tiga hari mengumpulkan pemerintah daerah, lembaga usaha, para akademisi, MUI (ulama), budayawan, dsb untuk membantu menjelaskan ini kepada masyarakat,” paparnya. (Komisi Infokom MUI)

MUI Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana Alam

PERS RILIS MUI Pusat 28 Juli 20

LUWU UTARA – Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk peduli kepada korban bencana alam termasuk untuk korban banjir Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini TPB MUI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat korban banjir di kabupaten tersebut.

Kepala TPB MUI, KH Sodikun, mengatakan kalau masyarakat mempunyai kelebihan harta maka bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Misalnya korban bencana alam dibantu melalui zakat, infak dan sedekah. Setelah melihat kerusakan akibat banjir bandang di Luwu Utara seharusnya terpanggil untuk memberikan bantuan.

“Orang yang tidak terketuk hatinya dan tidak empati dengan kondisi seperti ini, akan diragukan kemanusiaannya, oleh karena itu gerakan-gerakan yang kami bangun adalah gerakan-gerakan kemanusiaan karena manusia harus selalu peduli kepada sesama manusia,” kata KH Sodikun, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, manusia yang kurang peduli dan kurang cinta kepada sesama manusia yang sedang menghadapi musibah akan dimurkai oleh Allah SWT. Ia juga bersyukur melihat kerjasama yang baik dan kompak antara MUI Luwu Utara, Baznas dan Kantor Kementerian Agama Luwu utara.

Ketua MUI ini juga mengingatkan, musibah sampai kapanpun akan selalu datang menerpa atau menguji manusia, dan melihat bagaimana cara manusia menyikapinya. Untuk menyikapinya manusia harus bersatu dan mempunyai empati, terpanggil, peduli dan mencintai mereka yang terdampak musibah.

“Berdasarkan perspektif ajaran Islam, musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita sebenarnya musibah yang kita alami juga, karena mereka juga bagian dari kita, mereka bagian dari bangsa kita,” ujarnya.

Kiai Sodikun mengingatkan, agama Islam mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya bersaudara dan manusia harus saling membantu. Allah SWT juga menegaskan akan menolong orang yang gemar menolong.

“Kita mengajak dan mengimbau bersama-sama memberikan empati kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan musibah,” ujarnya.

Bantuan

Pada Ahad (26/7) Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendatangi korban banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan TPB MUI Pusat untuk mengantarkan bantuan kepada korban banjir bandang yang sudah berada di pengungsian sejak dua pekan lalu.
Sekretaris TPB MUI Pusat, Ustaz Nadjamuddin Ramly, mengatakan TPB MUI membawa bahan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan para pengungsi. TPB MUI juga memberikan pengarahan kepada ormas-ormas Islam, MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan MUI Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan tausiyah dan memimpin dzikir bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang.

“Memberikan tausiyah dan memimpin dzikir untuk bisa menenangkan dan melakukan pemulihan jiwa (korban bencana) sebagai bagian dari trauma healing,” kata Najamuddin yang juga Wasekjen MUI ini saat meninjau lokasi bencana di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba pada Ahad (27/7).

Ia mengatakan, terkait kebutuhan pengungsi yang dibawa TPB MUI di antaranya peralatan sholat seperti mukena, jilbab, pembalut, pakaian dalam, pakaian untuk balita, peralatan masak, masker, bahan makanan, uang tunai dan lain-lain. Semua yang dibawa TPB MUI sesuai permintaan MUI Luwu Utara yang lebih mengetahui kondisi korban bencana.l
TPB MUI juga mengunjungi beberapa lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para pengungsi. Rencananya TPB MUI akan melakukan kunjungan dan penyaluran bantuan kedua jika dana sudah terkumpul lagi.

Ustaz Ramly menunjukan banyaknya rumah yang roboh, hanyut dan tertimbun lumpur. Banyak sekali bongkahan kayu menyertai lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. “Di Kelurahan Bone banyak sekali rumah yang hanyut oleh banjir bandang, kita lihat di sekeliling kita banyak rumah-rumah yang sudah tidak bisa berfungsi karena sudah dimasuki pasir dan lumpur setinggi dua meter setengah,” katq dia.

Dia mengaku prihatin dengan lumpur dan bongkahan kayu yang menerjang pemukiman warga. Sejauh mata memandang di salah satu wilayah padat pemukiman di Kelurahan Bone, rumah-rumah hancur dan tertimbun lumpur yang tinggi.

Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara, KH Muhammad Idris, mengatakan ada tiga sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir bandang. Sebanyak delapan kecamatan dari 15 kecamatan di Luwu Utara terdampak banjir tersebut. Ada tiga kecamatan yang paling parah kerusakannya salah satunya Masamba.

Kiai Idris menyebutkan, ada sebanyak sekitar 1.275 rumah rusak berat dan 1.755 rumah rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 15 ribu jiwa. “Mereka tinggal di tenda-tenda darurat, sebagian ada juga yang tinggal di rumah-rumah keluarganya,” ujarnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, sebanyak 3.000 keluarga atau sekitar 14 ribu jiwa terdampak bencana dan mengungsi. Sebanyak 4.200 rumah terdampak banjir dan sekitar 1300 rumah di antaranya rusak berat dan selebihnya rusak sedang.

“Korban yang meninggal pada saat kami tutup pencarian korban kedua, sebanyak 38 jiwa meninggal, empat belum teridentifikasi, dan sembilan dilaporkan belum ditemukan,” ujarnya.

Indah mengatakan, yang paling dibutuhkan masyarakat di pengungsian saat ini adalah sanitasi, air bersih dan penerangan. Tapi perlahan kebutuhan ini sudah mulai tercukupi.

Sebelumnya pada Senin (13/7), daerah di Kabupaten Luwu Utara yang dilintasi Sungai Rada, Sungai Masamba dan Sungai Rongkang diterjang banjir bandang. Banjir tersebut disertai lumpur, pasir dan bongkahan kayu.

KOMISI INFOKOM MUI

Resonansi: PANCASILA

Di tengah suasana pandemi Covid-19, ada yang terasa menyesakkan. Sebuah draft Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang menimbulkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia menolak RUU HIP ini. Alasannya, antara lain, ada “upaya terselubung” untuk menggeser sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Atau, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan lagi menjadi causa prima yang menjadi roh dari sila-sila dalam Pancasila tapi digantikan oleh gotong-royong. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB NU) juga mengkritik. RUU HIP ini sebenarnya tak mendesak dibahas. Bukan solusi yang tepat atas persoalan ideologi saat ini. Muhamadiyah juga senada. Minta dihentikan proses RUU HIP ini. Bikin polemik. Lihat pasal 7 RUU HIP ini, rumusan Pancasila jadi trisila dan ekasila.

Selain ormas Islam, perwakilan Purnawirawan TNI/Polri juga menolak RUU inisiatif DPR ini. RUU HIP ini akan mendegradasikan Pancasila, yang seharusnya jadi sumber dari segala sumber hukum, tapi melalui RUU HIP ini, Pancasila hanya akan jadi norma instrumental dan bukan fundamental (staatfundamental norm). Tambahan lagi, TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme tidak ada dalam landasan hukum RUU HIP ini.

Dengan gelombang penolakan terhadap RUU HIP, sebagian kalangan DPR RI berkomitmen mendengarkan aspirasi publik tersebut.

Mengapa RUU HIP ini menyulut kontroversi. Sebagian pakar Hukum Tata Negara memberikan contoh. Pasal 7 RUU HIP ini memuat tiga ayat yang isinya sebagai berikut: 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristailisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Nah Ekasila atau Gotong Royong, menurut sebagian pakar Hukum Tata Negara, tidak sama dengan Pancasila. Karena tidak semua gotong royong berlandaskan : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Itu sebabnya: BPUUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, PPKI, tidak menyetujui usul Ir. Soekarno yaitu “Ekasila atau gotong-royong sebagai dasar negara”.

Gotong royong, dalam bahasa Arab boleh disebut dengan taawun mutabadal, dapat diartikan sebagai kegiatan, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela, agar kegiatan atau aktivitas tersebut dapat berlangsung, terlaksana secara lancar, dengan mudah dan ringan. Bila gotong-royong atau taawun mutabadal dikaitkan dengan konsep haluan ideologi Pancasila, akan menjadi salah kaprah, karena haluan ideologi Pancasila itu bukan kegiatan, bukan pula aktivitas, atau bukan pekerjaan, akan tetapi semata-mata sebagai arah atau pengarah.

Pemerintah RI belakangan menyampaikan agar menunda pembahasan RUU HIP ini. Namun, Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, melalui Ketua Wantim MUI, Prof. Dr. Din Syamsudin, meminta agar RUU HIP ini ditunda selama-selamanya.

Di mana posisi LDII ? LDII sejak awal berdiri telah menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya. Bahkan di dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Wilayah LDII di berbagai provinsi, Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. Ir. KH Abdullah Syam M.Sc., secara tegas menyatakan bila ada pihak-pihak yang akan atau mau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain sebagai dasar negara, maka tidak hanya berhadapan dengan TNI/Polri, tapi juga akan berhadapan dengan LDII. Tanpa kompromi.

Pancasila sudah final sebagaimana termaktub pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Jangan lagi diutak-atik. Jangan coba-coba mengajukan RUU sejenis. Pada mulanya RUU. Tapi nanti bisa merambah ke sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muaranya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tergerogoti.

Inilah mengapa setiap yang mengusik Pancasila selalu mengundang reaksi keras dari mayoritas umat Islam. Dengan kata lain, ini seperti membangkitkan macan tidur. Umat Islam akan keluar, menyeru, dan bila tidak dihentikan, bukan mustahil akan mencuatkan konflik horizontal dan vertikal di dalam tubuh bangsa ini. Ongkosnya tentu akan terlalu mahal. Bila bangsa ini terkoyak-koyak.

Kita tentu tidak ingin hidup dalam lingkungan yang khaos dan penuh kekerasan, tapi dalam kehidupan bersama untuk “masyarakat yang baik”, membuang jauh-jauh rasa curiga antarkelompok, kebencian, tidak hanya baik bagi “kami” juga baik bagi “mereka”. Meskipun tentu ada dinamika dan perubahan dalam kehidupan. Untuk itu, sesama anak bangsa, merujuk pada sila ke-4 Pancasila, sebisa mungkin mengedepankan musyawarah mufakat. Dan juga kita lebih instropeksi diri lagi.

Misalnya, untuk jangka panjang ada pekerjaan rumah yang menantang ; adalah bagaimana Pancasila tidak hanya diperkatakan tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Sehingga Pancasila, yang telah menjadi bagian dari konsensus bangsa bisa memenuhi cita-cita para pendiri bangsa ini.

Bisakah kita berharap ? Insya Allah kita bisa. Justru harapan itu lebih punya sandaran ketimbang di masa lampau. Kita mengingat sejarah, tapi kita tak mengulangi. Asakan kita tidak berpangku tangan. Berdiam diri membiarkan Pancasila tidak membumi.

sumber gambar: republika.co.id

Dibalik Virus Corona

Kita memasuki “kehidupan baru”. Virus Korona (Virus Korona Baru) atau dikenal juga dengan istilah Covid-19 membuat situasi kita dan hampir di seluruh dunia berubah total.

Tidak ada lagi kumpul-kumpul atau kongkow-kongkow bersama teman di restoran atau di café, bersenda gurau sambil menikmati hidangan yang tersaji. Tidak ada lagi kegiatan keagamaan yang diikuti ribuan, ratusan, bahkan puluhan orang. Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini dalam sejarahnya tidak ada sholat Jum’at, sholat tarawih di mesjid-mesjid. Tidak ada lagi juga pesta perkawinan dapat digelar dengan mengundang handai-taulan, sanak-kerabat, berkumpul ramai-ramai, bersama. Ini boleh dibilang “teror dunia”. Termasuk musibah paling keras karena menyangkut segala aspek kehidupan.

Namun dibalik pandemi Covid-19 ini atau ada yang mengatakan musibah, wabah, bala, atau apa pun sebutannya, perlu kita cermati, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Covid-19 ini.

Salah satunya adalah soal kempimpinan. Di berbagai belahan dunia, dalam konteks Covid-19, tampak mana pemimpin yang memiliki kecerdasan dan memahami keadaan. Pemimpin memang bukan malaikat. Kita bisa menilai mana pemimpin yang bisa membaca perasaan rakyatnya dan memberikan jalan pada perasaan itu. Mana pemimpin yang bisa menangkap persoalan rakyat dari yang terkecil hingga terbesar. Termasuk berbagai persoalan yang masih terpendam.

Banyak rakyat, kalau kita tengok di berbagai negara, tak tahu harus bagaimana atau bergerak ke mana. Karena, antara lain, minimnya pengetahuan mereka. Paling-paling mereka berpikir pendek, bagaimana supaya perut tetap terisi hari ini. Akibatnya, mereka banyak pasrah “apa boleh buat”. Bahkan di beberapa negara, rakyat dalam kondisi demikian itu, ada yang tak punya ruang sama sekali untuk bersuara.

Tapi kalau kita amati lebih jauh, rakyat yang “pasrah” itu pun sebetulnya masih punya kemauan dan harapan. Nah disinilah tugas pemimpin.

Pemimpin yang bisa meraba dan menangkap isi batin rakyatnya. Menggerakkan dan menuntun mereka keluar dari situasi “kegelapan”. Membuka mata rakyatnya. Singkatnya, pemimpin yang mampu mengemudikan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya.

Kemudian, kemauan rakyat itu dapat disuarakan. Pemimpin yang menjadi penyambung lidah rakyat. Pemimpin yang bukan membelakangi apalagi meninggalkan kemauan rakyat.

Kita sungguh prihatin, misalnya, ada bantuan sosial dari negara, tapi diklaim dan disalurkan atas nama pribadi pemimpinnya, untuk mendapat kredit point atau simpati maupun dukungan dari rakyatnya, untuk pilkada ke depan. Padahal bantuan itu bukan dari kantong pribadinya.

Karena itu, tak heran, di beberapa negara, atau di berbagai tempat di dunia, bila kualitas dan kapasitas pemimpinnya rendah, negara atau pemerintahannya baik yang berada di tingkat pusat hingga daerah itu diibaratkan seperti “delman tanpa kusir”. Rakyat kebanyakan yang diumpamakan penumpang delman itu terpaksa menempuh dan menanggung resiko terus-menerus mengalami “kecelakaan sosial” karena dimana tempat mereka bermukim tidak memiliki pemimpin yang jujur, andal, dan amanah.

Akibatnya, apa yang terjadi, tiap kelompok, golongan, atau kaum, mementingkan kepentingannnya sendiri melupakan masyarakat. Dalam teori kita menganut, misalnya rukun, kompak, guyub, tapi praktik dan perbuatannya memperkuat individualisme. Dalam teori kita mengaku religius, tapi dalam praktik dan perbuatan mengumbar dan menghidupkan “hedonisme” dan “materialisme”.

Di sisi lain, kalau kita menyaksikan pemimpin dalam berbagai tingkatan dan tempat di berbagai negara, maka kita dapat melihat karakter pemimpinnya. Ada karakter pemimpin yang “hidup dari rakyatnya”, dan pemimpin yang “hidup untuk rakyatnya”. Bagi pemimpin yang hidup dari rakyatnya menganganggap kepemimpinan itu bukan untuk melayani atau mengayomi. Tapi, pemimpin jenis ini menganggap rakyatnyalah yang mesti melayaninya. Karena itu, dia tidak akan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk rakyatnya. Yang menjadi pikirannya adalah apa yang bisa menguntungkan diri dan kelompoknya. Harap maklum, model pemimpin seperti ini, tidak ada dalam kamusnya, pengabdian kepada bangsa dan negaranya sebagai nilai utama. Yang terbersit dibenaknya sebagai nilai utama adalah self-interest atau kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sementara bagi pemimpin yang “hidup untuk rakyatnya”, kepemimpinan itu bukan sekadar menduduki empuknya kursi kekuasaan, melainkan dia akan mencurahkan segala usaha, tenaga,pikiran, dan segala kemampuannya untuk memuliakan harkat dan martabat rakyatnya. Nilai-nilai jujur, amanah, melayani, mengayomi, mendahulukan kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan pribadinya, menjadi nilai-nilai utamanya. Artinya pemimpin itu sebagai sebuah panggilan. Dengan kata lain, pemimpin itu dalam menjalankan kekuasaannya bukan menjadikan materi sebagai tujuan dari seluruh kekuasaan yang digenggamnya. Melainkan, nilai-nilai itu tadi, jujur, amanah, pengabdian, keseriusan, ketulusan, kepekaan sosial, rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, mampu menghidupkan kerukunan, kekompakan, dan kerja sama yang baik.

Jadi dibalik peristiwa Covid-19 ini, salah satunya, kita belajar akan pemahaman baru mengenai pemimpin.

Bagi LDII, sejak usia dini, generasi mudanya, sudah ditanamkan nilai-nilai 6 thabiat luhur (jujur, amanah, muzhid-mujhid, rukun, kompak, dan kerja sama yang baik). Kelak mereka akan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Sangat penting mereka memahami “kehormatan sebagai pemimpin” yang mencerminkan tanggung jawab dan perbuatannya. Mereka diharapkan mampu memperlihatkan kepedulian kepada akibat dari pekerjaannya terhadap dirinya dan orang lain. Termasuk bila kelak menghadapi situasi kondiri krisis seperti pandemi Covid-19 ini.

Bagi pemimpin sekarang, silakan menilai diri sendiri.

Muhammadiyah Luncurkan Sikuvid dan Sikevid untuk Layanan Psikologi

Siaran Pers

Muhammadiyah Luncurkan Sikuvid dan Sikevid untuk Layanan Psikologi

Yogyakarta (25/04) – Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) meluncurkan Senarai Perilaku Masa Pandemi Covid-19 (Sikuvid) dan Senarai Kecemasan Diri Masa Pandemi Covid-19 (Sikevid) sebagai alat untuk mengukur kondisi kesehatan fisik dan psikis masyarakat, Sabtu (25/4/2020). 

Melalui MCCC, Muhammadiyah bergerak aktif dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia. Dibentuk pada tanggal 5 Maret 2020 oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, salah satu pelayanan yang dilakukan MCCC adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP) secara daring dengan melibatkan 60 Psikolog dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dan jangkauan layanan dari Aceh sampai Papua.

LDP sendiri diluncurkan pada 30 Maret 2020 dan pada tanggal 1 April 2020 LDP sudah mulai beroperasi. Model layanan yang dilakukan berupa konseling secara daring setiap Senin-Ahad dengan teknis seorang psikolog menangani seorang klien dalam durasi waktu 30 menit. Layanan ini dapat dilakukan hingga tiga kali konsultasi atau sesuai kebutuhan dan bersifat gratis.

Hingga saat ini sudah ada 68 orang yang melakukan konsultasi ke LDP, dengan rincian 63 WNI dan 8 WNA. Mayoritas permasalahan yang dikonsultasikan terkait Covid-19 dan berdampak pada kondisi kejiwaan sehingga menyebabkan depresi bahkan ada yang ingin bunuh diri.

Menindaklanjuti hasil dari LDP tersebut maka kemudian diluncurkan Sikuvid dan Sikevid yang merupakan alat untuk mengukur kesehatan fisik dan pikis masyarakat. Alat ini berupa cheklist/senarai yang dapat digunakan oleh relawan secara fleksibel dan mandiri  dengan tetap menghormati etika profesi yang berlaku serta tidak harus diberikan oleh psikolog.

Alat ini dibuat karena program preventif promotif dan kuratif yang muncul di lapangan untuk mengukur seberapa besar risiko masyarakat terpapar virus serta kondisi psikologis masyarakat. Alat ini juga dapat digunakan para relawan untuk memudahkan mereka memetakan kondisi masyarakat terkait risiko terpapar virus dan risiko kecemasan.

“Jika ditemukan indikasi risiko dan kecemasan tinggi maka kita akan bisa lakukan sisi kuratif dengan memberikan konseling bagi yang cemas tinggi serta segera merujuk kepada Puskesmas/RS terdekat bagi yang risiko tinggi terpapar virus. Ini sekaligus dapat menjadi inisiasi untuk melakukan preventif dan promotif di titik-titik mana yang dibutuhkan, sehingga akan dapat terpantau segera,” ujar Ratna Setiyani S, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog LDP MCCC.

Sikuvid dan Sikevid ini disusun oleh Ratna Yunita Setiyani Subardjo, M.Psi., Psikolog yang merupakan Koordinator Layanan Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah dan didukung oleh Budi Santoso, Dr. Ugung Dwi Ario W, M.Si., Psikolog UM Purwokerto, dengan melibatkan Professional Judgement (Elli Nur Hayati, M.PH., Ph.D., Psikolog (UAD), Lusi Nuryanti, M.Si., Ph.D., Psikolog (UMS), M. Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D., Psikolog (UM Malang)).

“Jika kami membuat skala uji coba sendiri kami butub waktu lebih lama, sehingga tentu tidak akan sesuai dengan tujuan semula karena masyarakat sudah menunggu adanya sebuah alat yang dapat dipakai oleh para relawan,” pungkasnya.

Uji validitas dari Sikevid, menggunakan panduan PPDGJ dengan merujuk referensi Scully tentang tanda-tanda kecemasan. Sedangkan untuk item pertanyaan tetap mempertimbangkan favorabel dan unfavorable. Semuanya dibuat dengan prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)

Budi Santoso, S.Psi.

Tim Media MCCC PP Muhammadiyah

Mengantisipasi Pilkada Serentak

Indonesia memang unik. Namanya ditorehkan dari tangan seorang dokter kapal berkebangsaan Jerman, Adolf Bastian. Pria kelahiran Bremen ini menulis sejumlah buku diantaranya: Indonesien oder die Insels des Malayischen Archipels, 1884-1894. Dari buku itulah muncul nama Indonesia yang menandai ribuan kepulauan di jamrud khatulistiwa ini.

Bastian bukan hanya seorang dokter kapal. Ia juga lulus ilmu hukum, biologi, dan punya minat besar pada “ethnologi”, yang mempelajari ras, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Dari “ethnologi” ini, dan catatan Bastian itu, kita menandai Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnik, agama, dan bahasa. Indonesia yang unik, sebagai negara kepulauan (archipelago), dari Sabang sampai Merauke.

(more…)

Pin It on Pinterest