Pleno Ke-66, Wantim MUI Sampaikan Pesan tentang RUU HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19

Rilis-1MUI 15 Juli 20

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa pesan terkait HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19 dalam rapat pleno ke-66. Dalam rapat itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin menegaskan, Wantim MUI memantabkan keyakinan dan menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final.

“Maka kami menetapkan hati untuk mengawal Pancasila dari setiap upaya untuk mengubahnya atau menafsirkan sepihak. Dalam kaitan ini, sesuai dengan Maklumat Dewan Pimpinan MUI yang diperkuat oleh Pernyataan Dewan Pertimbangan MUI, kami menetapkan hati dan pikiran agar RUU HIP dicabut dari prolegnas,” katanya dalam pertemuan virtual melalui Zoom, Rabu (15/07).

“Upaya mengotak atik pancasila sebagaimana kesepakatan pada 18 Agustus 1945 adalah kontra produktif dan potensial menciptakan pertentangan dalam kehidupan bangsa,” imbuh dia.

Masih terkait legislasi, Wantim MUI, lanjut dia, meminta DPR dan Pemerintah agar tidak membentuk peraturan dan parundangan yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, maupun undang-undang lainnya.

Selain masalah legislasi, Wantim juga menyoroti masalah pendidikan. Wantim MUI meminta pemerintah khususnya Kemenag dan Kemendikbud untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengantujuan dan prinsip pendidikan, terutama yang menekankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

“Maka kurikulum pendidikan agama tetap diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agamanya oleh pendidik sesuai agama masing-masing,” katanya.

Masih di tema pendidikan, Sekretaris Wantim MUI, Prof. Noor Achmad menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, Wantim meminta pemerintah agar memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk menyelematkan pendidikan nasional terutama di daerah terluar, terpencil, maupun kawasan pedesaan.

“Untuk itu infrastruktur pendidikan nasional seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya penting segera dibangun,” katanya.

Dia melanjutkan, Wantim MUI juga mendorong pemerintah lebih maksimal menanggulangi Covid-19 dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup terutama di bidang kesehatan, pendidikan, maupun UMKM, bukan semata-mata untuk BUMN maupun korporasi besar. (mui)

MUI Terima Kunjungan Partai Demokrat, Bahas Keumatan dan Kebangsaan

RILIS MUI Pusat 14 Juli 20

JAKARTA— Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY bersama rombongannya bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

AHY beserta rombongan datang dengan berjalan kaki. Maklum, selain satu arah, jarak antara MUI dengan Kantor DPP Partai Demokrat tidak sampai 300 meter.

Kedatangan AHY bersama rombongan Partai Demokrat itu diterima pimpinan harian yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Sodikun, Ketua MUI Bidang Perempuan dan Keluarga, Prof Amany Lubis.

Hadir pula mendamping Wakil Sekjen MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum KH Rofiqul Umam Ahmad, serta Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Nadjamuddin Ramly, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH Sholahudin Ayyub.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Yang menolak RUU HIP ada 200 Ormas lebih, kami berterimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat, semoga ke depan mnejadi lebih bagus, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Partai Demokrat,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan pertemuan seperti ini, dia berhadap kesaturan dan persatuan RI tertap terjaga, begitupula dengan Pancasila.

“Semoga kesatuan dan persatuan RI tetap terjaga dan semoga konsensus nasional kita, pancasila, tetap menjadi rujukan berfalsafah, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa dirinya dan partainya siap menyuarakan perjuangan MUI.

“Kami siap untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan ataupun maklumat MUI sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat melalui parlemen,” katanya.

Dia menjelaskan, partainya mempunyai 54 orang anggota DPR RI, juga punya ribuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Insya Allah kami bisa juga menyuarakan apa yang digemakan MUI,” ujar dia.

Sebagai perwujudan ucapannya ini, dia mencontohkan, sejak awal pembahasan RUU HIP, Partai Demokrat secara tegas langsung menolak. Menurut mereka, RUU HIP ini selain tidak relevan dengan kondisi sekarang, justru malah mundur ke belakang.

Dia menyatakan, ketika di saat-saat Covid-19 yang menentukan ini, dimana kebersamaan dan persatuan diuji sebagai bangsa, kemudian dihadirkan permasalahan baru yang tidak perlu, kemudian dipertentangkan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain, kemudian pancasila seolah-olah didowngrade.

“Padahal itu adalah titik temu atau kompromi bangsa atas kemajemukan yang ada di negara kita, sejak berdirinya republik ini,” katanya.

Karena itu, dia mengatakan, partai yang berjargon nasionalis religius ini tegas menolak dan merasa sangat bersyukur karena memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI maupun ormas Islam lain.

“Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa kita lanjutkan, artinya memang bila kita harus bersama, memperjuangkan isu tertentu, kita lakukan dengan sekuat tenaga,” ujar dia.

KOMISI INFOKOM MUI

Anugerah Syiar Ramadan 2020 Apresiasi Tayangan Ramadhan Terbaik

Rilis MUI Pusat 12 Juli 2020

RILIS PERS

JAKARTA— Anugerah Syiar Ramadan (ASR) 2020 mengapresiasi lembaga penyiaran, praktisi, dan dai muda atas program tayangan Ramadhan 1441 H/2020 M yang edukatif dan inspiratif.

Apresiasi ASR 2020 yang merupakan hasil kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini digelar virtual pada Sabtu (11/7/2020), di Jakarta.

Wakil Presiden RI Prof KH Ma’ruf Amin memuji insan pertelevisian yang tetap menyajikan konten berkualitas di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Wapres yang juga Ketua Umum MUI ini, meskipun media dari sisi bisnis menghadapi masalah besar, namun itu tidak menyurutkan kualitas tayangan.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri penyiaran Indonesia yang tetap bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” kata dia.

Wapres melihat kondisi pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat lembaga penyiaran untuk tetap menyemarakkan Ramadhan. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat terus menayangkan program siaran yang berkualitas, meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Pada umumnya, kata dia, dunia penyiaran merasakan dampak berat akibat pandemi ini. Itu terlihat dari pengurangan beberapa program siaran. Tenaga SDM yang biasanya mengurus program terkendala dengan regulasi protokol kesehatan.

Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan iklan dan hak siar yang semakin merosot. Beberapa perusahaan yang biasanya menaruh iklan di televisi juga mulai mengurangi porsi iklannya demi efisiensi.

Meski begitu, dia tetap mengajak industri pertelevisian memanfaatkan momentum ini sebagai peluang. Masyarakat saat ini banyak yang melakukan aktivitas hanya di dalam rumah dan itu menguatkan kembali posisi televisi.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, berharap para pemuda bisa bekerjasama dan terus menghasilkan kreatifitas dalam berkarya terlebih menjelang bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia.

“Kita akan berhadapan dengan bonus demografi, suatu tantangan besar untuk kita semua bagaimana supaya bonus demografi ini bisa bermanfaat untuk bangsa kita, negara kita, jangan sampai pemuda disini hanya bisa menjadi beban,” ungkapnya dalam sambutan acara Anugerah Syiar Ramadhan 2020, Jakarta (11/07).

Dia berpesan kepada para pemuda di zaman sekarang ini agar paham terhadap literasi media, sehingga tidak hanya menjadi objek pengkonsumsi tayangan televisi melainkan juga menjadi subjek yang memproduksi tayangan-tayangan yang menarik dan juga edukatif.

Dia juga menekankan saat ini lembaga penyiaran akan sangat dituntut sekali bisa memberikan tayangan yang lebih berkualitas dan inspiratif di tengah melonjaknya jumlah pemirsa televisi.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI, KH Masduki Baidlowi, menyampaikan, industri penyiaran memiliki kewajiban menyajikan konten bermutu kepada publik dan hal itu sudah diupayakan dengan baik sesuai pantauan MUI dan KPI.

Namun, dia menekankan, konten berkualitas itu tidak boleh berhenti pada Ramadhan saja. Produksi konten berkualitas ini juga bentuk tanggung jawab industri pertelevisian sebagai pemakai frekuensi radio yang terbatas.

Dia menambahkan, kehadiran konten berkualitas di industri pertelevisian, diharapkan bisa menjadi alat konfirmasi informasi media sosial yang banjir hoaks.

“Kita berhadapan dengan media sosial yang sangat kotor, media penyiaran bisa menjadi konfirmatif berita hoaks di media sosial. Kita harapkan berkiprah lebih baik lagi,” ujar dia.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio, mengatakan berharap tayangan Ramadhan bisa menjadi inspirasi pada bulan-bulan setelahnya, karena pemilihan konten tayangan saat Ramadhan menurutnya hanya yang betul-betul berkualitas yang akan ditayangkan.

Menurutnya, ASR ini menjadi penting karena sebagai bentuk manifestasi dari apresiasi untuk semua lembaga maupun individu yang sudah mau berjuang dan bekerja keras memperbaiki kualitas tayangan televisi di Indonesia.

ASR 2020 menobatkan SCTV menjadi Televisi Terbaik. Ketua Komisi Infokom MUI, Asrori S. Karni mengatakan, SCTV menjadi pemenang karena programnya paling banyak menang di sembilan kategori ASR.

Masing-masing kategori memiliki kriteria penilain berbeda. Pemenangnya adalah yang terbaik dari nomine lain, tidak pernah mendapatkan sanksi KPI, dan Produksi TV dalam negeri.

Sementara itu, kata dia, jumlah nominasi untuk kategori pemuda inspiratif lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dorongan agar talenta muda bangsa semakin bersemangat berkarya dalam bidang pertelevisian.

Penghargaan pemuda inspiratif ini sekaligus ajang pemberian stimulus agar menimbulkan dampak motivasi kepada kalangan muda lainnya.

A. Pemenang ASR 2020 Kategori Pemuda Inspiratif:

  1. Kategori Aktor Muda Inspiratif : Syakir Daulay
  2. Kategori Aktris Muda Inspiratif : Betari Ayu Almadania
  3. Kategori Group Musik Inspiratif : The Amazing Putri Bani Harum (TAPBH)
  4. Kategori Penyanyi Pria Inspiratif : Fildan Rahayu
  5. Kategori Penyanyi Wanita Inspiratif : Nada Shikkah
  6. Kategori Dai Muda Inspiratif : Muhammad Azhari
  7. Kategori Daiyah Muda Inspiratif : Mumpuni Handayayekti
  8. Kategori Qari Muda Inspiratif : Muzamil Hasballah
  9. Kategori Qariah Muda Inspiratif : Nadia Hawasyi
  10. Kategori Host Muda Inspiratif : Lesti Kejora

B. Daftar Pemenang Tayangan Ramadhan Terbaik

  1. Kategori Program Liputan Khusus Ramadhan : “Anak Pesantren” Seputar Inews Pagi
  2. Kategori Program Ajang Bakat: Beraksi di Rumah Saja INDOSIAR
  3. Kategori Program Dakwah Talkshow: Sahur Time Kompas TV
  4. Kategori Program Dakwah Non-Talkshow berbentuk Cermaah: Asmaul Husna METRO TV
  5. Kategori Dakwah Non Talkshow: Mutiara Hati SCTV
  6. Kategori Program Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 13 SCTV
  7. Kategori Film Animasi: Lorong Waktu SCTV
  8. Kategori Ramadhan Fiture dan Dokumenter: Program Masjid Bersejarah Nusantara RTV
  9. Kategori Program Ramadhan Wisata Budaya: Muslim Travelers NTW TV

KOMISI INFOKOM MUI

Foto: ilustrasi

Rilis Fatwa Terbaru MUI Soal Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban

JAKARTA – Komisi Fatwa Mejalis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19. Fatwa ini menekankan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan saat ibadah shalat idul Adha maupun kala menyembelih hewan kurban.

Mengutip isi fatwa tersebut, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan perlu saling menjaga jarak (physical distancing) dan meminmalisir terjadinya kerumunan.

“Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak fisik, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan, setiap akan mengantarkan daging kepada penerima, dan sebelum pulang ke rumah,” katanya, Jum’at (06).

Dia mengatakan, fatwa ini menganjurkan agar penyembelihan kurban dapat dilaksanakan bekerjasama dengan rumah potong hewan. Ketentuan tentang ini, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standard Sertifikasi Penyembelihan Halal.

“Apabila ketentuan seperti itu tidak dapat dilakukan, maka penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan, dan sanitasi serta kebersihan lingkungan,” katanya.

Berdasarkan fatwa itu pula, dia melanjutkan, pelaksanaan penyembelihan herwan kurban bisa memaksimalkan keluasan waktu selama empat hari yaitu sejak hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah.

Pendistribusian daging kuban pun, kata dia, juga harus dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Pemerintah memafasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah kurban agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari potensi penularan Covid-19,” paparnya. (mui)

Pernyataan Bersama Tentang HIP

PERNYATAAN BERSAMA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam proses membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan:

  1. Bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Sumber segala Sumber Hukum negara Republik Indonesia. Secara konstitusional kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.
  2. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif. Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara.
  3. Bahwa Pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP oleh karena itu DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.
  4. Bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan terutama sosial dan ekonomi. Karena itu semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.

  1. Abdul Mu’ti : PP Muhammadiyah
  2. KH. Helmy Faisal Zaini : PB Nahdlatul Ulama
  3. Romo Agustinus Heri Wibowo : Komhak KWI
  4. Pdt. Jacky Manuputty : PGI
  5. KS Arsana : PHDI
  6. Pandita Citra Surya : PP PERMABUDHI
  7. Xs Budi S Tanuwibowo : MATAKIN

Pin It on Pinterest