Penerima Kartu Prakerja Capai 12,3 Juta Orang

Jakarta, FMB9 – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari menyatakan, hingga Kamis (17/9/2020) telah sebanyak 12,3 juta orang dipastikan menerima bantuan program kartu prakerja. Penerima program tersebut telah melewati berbagai tahapan verifikasi yang dilakukan secara ketat sesuai aturan pemerintah.

“Terakhir yang lolos kode verifikasi atau One Time Password (OTP) nomor Handphone sebanyak 12,3 juta orang,” ujar Denni P Purbasari ” saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?” yang diselenggarakan melalui online pada Kamis (17/9/2020).

Pihaknya dikatakan Denni melakukan serangkaian tahapan verifikasi terhadap para pendaftar program sebanyak 23,8 juta orang di situs Prakerja. Dari jumlah sebanyak itu dilakukan proses verifikasi melalui surat elektronik (email) yang menciutkan jumlah kandidat penerima program ini hampir 5 juta orang sehingga menjadi 18,4 juta orang yang berhasil terverifikasi.

Selanjutnya, peserta yang lolos dalam tahapan verifikasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 13,7 juta orang. Dari jumlah yang lolos tersebut, kata dia, pihaknya telah memberikan Surat Keputusan (SK) Penerima sebanyak 4,68 juta orang yang menjangkau 514 Kabupaten/ kota.

“Kami lakukan verifikasi sampai tiga tahap, karena proses seleksinya hanya mengandalkan proses daring (online)” katanya.

Dari jumlah di atas, tercatat sebanyak 3,4 juta orang telah membeli konten pelatihan dari mitra kerja program di atas. Kemudian, yang telah menyelesaikan pelatihan minimum satu pelatihan mencapai 2,4 juta orang. Dan Insentif yang telah disalurkan kepada penerima per hari ini mencapai Rp1,7 triliun.

“Penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh instansi program ini mencapai 83,17 persen,” imbuhnya.
Penerima program di atas, 87% didominasi oleh mereka yang tidak bekerja. 86% masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMU ke atas, 79% pekerja yang berasal dari sektor informal, serta 77% berusia 18-35 tahun.
“Peserta tepat sasaran yakni menganggur, informal, dan berpendapatan rendah,” katanya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

sumber gambar: pos kupang

Menghadiri Sosialisasi Program BIMTEK

Sosialisasi Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penceramah Agama Bersertifikat yang dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, di Golden Boutique Hotel, Jakarta. Hadir para pimpinan ormas Islam, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan muslim.

Program ini merupakan program Kementerian Agama untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas para penceramah agama. Materinya antara lain Relasi Agama, Negara, dan Budaya; Strategi Dakwah; Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Nasional; Peran Dakwah dalam Penguatan Islam Rahmatan lil alamin, Dinamika Dakwah, dan Ketentuan Teknis Penceramah Bersertifikat.

Bimtek ini diselenggarakan selama tiga hari (16-18 September 2020) dengan nara sumber antara lain Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqiel Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti M. Ed. , Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Kamarudin Amin M. A., dan insya Allah akan ditutup nanti oleh Menteri Agama.

Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan, Percepat Kebangkitan Ekonomi

JAKARTA – Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020, diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19. Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan selanjutnya kebangkitan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan dalam dialog yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tema “Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan dan Percepatan Kebangkitan Ekonomi”.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum. Mulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, hingga sanksi denda dan kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.
“Sasaran operasi yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya,” tegasnya saat menjadi narasumber dialog di Media Center KPCPEN.

Dalam penerapan sanksi Kepolisian bekerja bersama TNI, pemerintah daerah (Pemda), termasuk para stakeholder terkait, bahkan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat. Untuk sanksi-sanksi, disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 dan mengikuti peraturan daerahnya. Juga disediakan fasilitas sidang di tempat, dengan melibatkan Kejaksaan, Panitera dan Hakim. Sehingga setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda, ataupun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial.

“Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,” jelas Awi. Operasi Yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Operasi ini juga akan melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas yang selaras dengan program Perpolisian Masyarakat. Contohnya adalah komunitas masyarakat yang ada di pasar, mall, terminal, stasiun kereta, komunitas sepeda, komunitas di perumahan-perumahan dan lainnya.

Erik Hidayat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif, berharap Pemerintah tegas dalam penerapan operasi yustisi ini sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah dan lokasi usaha seperti pasar dan permukiman padat warga. Para pelaku usaha memiliki komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mengutamakan pemulihan kesehatan, bahkan sudah menerapkan protokol kesehatan di lokasi usaha masing-masing seperti yang dianjurkan pemerintah.

Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seyogyanya diikuti dengan kepatuhan dari sisi masyarakat, karena ada sanksi Pemerintah bagi para pelaku usaha, misalnya penutupan operasional usaha saat ditemukan pelanggaran protokol kesehatan di dalam tempat usaha. “Kami menghimbau kerjasama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,” jelas Erik.

Erik juga menambahkan bahwa KADIN mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini. “Makin cepat kita sehat makin cepat juga perekonomian bisa cepat bergerak kembali,” tegasnya.

Jakarta, 14 September 2020
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Bersama Haornas 2020 Mari Kita Nyalakan Semangat Olahraga Untuk Kebangkitan Bangsa

PERS RELEASE
Forum Merdeka Barat (FMB) 9
Bersama Haornas 2020 Mari Kita Nyalakan Semangat Olahraga Untuk Kebangkitan Bangsa

Jakarta: Sehari jelang peringatan puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2020, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali terus mengajak masyarakat untuk ikut serta meramaikan perayaan puncak Haornas 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal (9/9) di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur.

Salah satu bentuk ajakan Menpora RI kepada masyarakat salah satunya hadir di acara Talk Show FMB 9 (Forum Merdeka Barat 9), Selasa (8/9) di Wisma Kemenpora, Jakarta. Pada Acara yang mengambil tema “Peningkatkan Kebugaran dan Prestasi Olahraga dengan Dukungan Sport Science, serta Pemberdayaan Ekonomi melalui Pengembangan Sport Toursm dan Sport Industry” ini Menpora RI tidak sendiri, kali ini ditemani oleh Ketua Umum PSSI Mochamad
Iriawan.

Pada acara tersebut Menpora RI menyampaikan bahwa tema Haornas tahun ini yang mengambil tema Sport Science, Sport Tourism dan Sport Industry sangat penting untuk olahraga Indonesia ke depan. Ketiganya sama sama memiliki peran yang
besar untuk kebugaran, prestasi dan perekonomian kita.

Sport science misalnya, saya melihat salah satu penyebab prestasi olahraga kita belum optimal karena masih minimnya dukungan sport science pada proses pembinaan atlet-atlet muda dan elit oleh karena ke depan kami dorong cabor – cabor
untuk mengoptimalisasi sport science dalam pembinaan cabang olahraga. Hal ini sudah kami lakukan bersama-sama dengan PSSI bahwa untuk persiapan timnas U19 kita support dengan dukungan sport science yang biasa diterapkan oleh negara negara langganan Piala Dunia.

Sementara untuk pengembangan Sport Tourism dan Sport Industry sekarang ini butuh dukungan banyak pihak. Kita tahu pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa bagi para pelaku sport tourism dan sport industry di Indonesia. Banyak berbagai kegiatan olahraga yang ditunda dan dibatalkan, begitu juga pelaku industry olahraga yang harus tutup karena lesuhnya perekonomian. Melalui momentum Haornas ini kami berharap Sport Tourism dan Sport Industry dapat bergelut kembali agar turut serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Kemenpora menjalin kerjasama dengan Kementerian terkait. Hari Jumat (4/9), Menpora RI Zainudin Amali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo di Wisma Menpora, Jakarta.

Penandatanganan tersebut dimaksudkan dalam rangka pengembangan program kepemudaan dan keolahragaan melalui kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Tak hanya itu, MoU ini juga dalam rangka pengembangan sektor industri dalam bidang
kepemudaan dan keolahragaan. “MoU ini merupakan kerja sama antara tiga kementerian ini dalam rangka mendorong supaya pariwisata yang terkait kegiatan keolahragaan semakin terintegrasi dan semakin baik. Tentu kita harus bisa berkolaborasi bersama. Tak bisa kita dorong sendiri-sendiri,” kata Menpora RI.

Saya ingin Haornas tahun ini benar-benar teraplikasi di masyarakat, tidak hanya menjadi agenda tahunan semata melainkan harus menjadi titik perubahan dunia olahraga itu sendiri. Masyarakat tak hanya disadarkan tentang pentingnya berolahraga namun juga paham apa dampak berolahraga bagi kesehatan dirinya, bagi martabat bangsanya, serta untuk perekonomian negara, terutama di masa Pandemi COVID-19.

Pemerintah Dukung Penuh UMKM Bangkit di Masa Pandemi

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah akan mendukung sepenuhnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih dapat berkembang di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Agar, para pelaku UMKM tersebut dapat menjadi pilar utama dalam perekonomian bangsa saat ini.

“Memang saat ini kita saat ini fokus terhadap UMKM yang masih bisa bertahan dan berkembang,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?” yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Menurut dia, bagi UMKM yang dapat berkembang akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah untuk tetap dapat tumbuh di masa saat ini. Indikatornya UMKM yang berkembang adalah masih terdapatnya permintaannya produknya dimasyarakat atau meningkatnya jumlah produk yang dipesan oleh konsumen.

“Ini yang akan kita habis-habisan memberikan berbagai program seperti restruktrurisasi kredit bahkan sekarang KUR 0 persen yang dibawah Rp10 juta,” katanya.

Terkait, dengan UMKM yang tidak sanggup bertahan dalam pandemi saat ini. Maka, pemerintah sepakat akan memasukkan kelompok tersebut dalam kelompok masyarakat miskin baru dan akan diberikan bantuan sosial (Bansos) untuk membantu kehidupan sehari-hari para pelaku usahata tersebut.

Pertimbangan pemerintah tidak memberikan stimulus, karena berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM yang tidak bisa bertahan tersebut. Nantinya, bila diberikan permodalan dari bank, dikhawatirkan akan lebih memberatkan pelaku UMKM ketika ingin bangkit kembali pasca berlalunya Covid-19.

“Tidak bisa bertahan akan diberikan Bansos. Kita golongkan dalam kelompok miskin baru. Kalau kita kasih permodalan akan memberatkan mereka bangkit lagi,” tuturnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional BUdi Gunadi Sadikin, dan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)