Wali Kota Bogor: Anak Muda Ujung Tombak Pengawasan Prokes Kota Bogor

Jakarta, FMB9 – Anak muda yang tergabung dalam tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi ujung tombak Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat untuk mengawasi secara ketat penerapaan protokol kesehatan (Prokes) di wilayah tersebut. Langkah ini membuat masyarakat lebih menyadari pentingnya Prokes di saat pandemi.

Ormas yang dimaksud antara lain Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor. Ketiganya bergabung dalam satuan tugas Covid-19 Kota Bogor dibawah naungan Tim Elang yang tugas utamanya melakukan pengawasan di setiap sudut kota.

“Tim elang ini hasil rundingan kita dengan teman-teman pengusaha kopi se-Kota Bogor,” ujar Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam diskusi FMB9 bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Menurut dia, adanya partisipasi pemuda sangat membantu pemerintah kota dalam mengawasi penerapan Prokes. Dengan begitu masyarakat yang terbukti melanggar bisa segera ditindak tegas baik oleh instansi pemerintah kota maupun petugas penegak hukum yang terkait.

“Pemilik usaha telah menerapkan Prokes secara ketat. Terkadang pengunjung yang tidak mematuhi Prokes, dengan adanya tim elang sangat membantu menindak tegas pelaku itu,” kata Bima.

Tim ini juga akan memberikan teguran kepada masyarakat yang berasal dari wilayah sekitar Kota Bogor yang tidak taat Prokes ketika melakukan wisata. Pola pendekatan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara persuasif.

Terdapat tiga tugas utama dari tim ini antara lain: pertama, memantau pelaksanaan penerapan Prokes di tempat usaha dengan cara mencatat situasi kegiatan warga. Kedua, melaporkan kepada tim supervisi yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

Terakhir, melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Tugas dari tim ini dilakukan setiap hari tanpa hari libur dengan lokasi pengawasan sekitar Kota Bogor.

“Bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah kota dalam pengawasan Prokes di Kota Bogor,” ujar Bima.
Dengan kerja keras yang dilakukan oleh tim elang, lanjut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor memberikan honor sebagai pengganti operasional anggota tim yang melakukan tugas pengawasan. Mengingat, tugas yang dilakukan oleh tim tersebut sangat penting dalam mencegah penyebaran Covid-19 diberbagai tempat keramaian.

“Kami memberikan honor dari APBD Kota Bogor bagi para anak muda yang tergabung dengan tim elang,” tuturnya.
Dengan partisipasi secara aktif yang diperlihatkan oleh anak muda tersebut, kegiatan prodyktif tetap akan berjalan beriringan dengan Covid-19 saat ini. Sehingga penyebaran wabah ini dapat dicegah dengan menjalankan Prokes secara tertib pada setiap melakukan aktivitas di luar rumah.

“Kita tidak bisa membiarkan ekonomi tidak berjalan. Dengan melakukan pengawasan Prokes secara ketat maka dapat menjadi solusi saat pandemi,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Buah Manis Penerapan Prokes di Banyuwangi

Jakarta, FMB9 – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara masif, tidak hanya ke masyarakat namun juga kepada berbagai pemangku kepentingan. Agar, di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) segala kegiatan produktif bisa tetap berjalan.

“Kami bekerja seperti memisahkan minyak dengan air. Dalam arti, bukan pekerjaan yang mudah saat ini membuat masyarakat patuh dengan Prokes, ini sama dengan wilayah lain,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam diskusi FMB9 bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan seluruh jajaran satuan kerja (satker) mempunyai kewenangan seperti layaknya Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Seluruhnya, dikerahkan untuk mengawasi secara ketat kepatuhan terhadap Prokes yang dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi.

Sektor usaha juga mendapatkan pengawasan melekat dari pihak pemerintah kabupaten. Apabila, terdapat oknum yang belum mematuhi Prokes akan mendapatkan sanksi yang tegas dari aparat sesuai dengan aturan yang berlaku di masa krisis seperti ini.

“Kami tak hanya memberikan sertifikasi kepada pemilik warung tetapi juga memberikan sanksi yang tegas tatkala pemiliknya melakukan pelanggaran Prokes,” katanya.

Langkah ini diterapkan, semata-mata untuk menjaga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan lancar melalui sektor pariwisata. Karena, di masa pandemi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan inovasi baru dalam membuat destinasi pariwisata bangkit kembali dari di masa keterperukan akibat Covid-19.

Terdapat pergesaran yang dilakukan oleh pihaknya, yakni penerapan pariwisata berbasis staycation. Artinya, wisatawan dapat menikmati destinasi wisata hanya dengan tetap tinggal di hotel yang menyediakan pemandangan indah wilayah destinasi di Banyuwangi.

“Lokomotif Banyuwangi itu pariwista, kami menjual kepercayaan kepada wisatawan. Kami saat ini tengah menerapkan konsep pariwisata Staycation, jadi wisatawan dapat tetap di hotel dengan disediakan pemandangan indah,” katanya.

Alhasil, penerapan dari kebijakan itu pun berbuah manis, saat ini okupansi hotel di waktu Sabtu dan Minggu mencapai angka fantastis yakni 90 persen. Banyak wisatawan domestik yang memilih Banyuwangi sebagai alternatif destinasi pariwisata saat seseorang libur dari pekerjaannya.

Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh aplikasi Traveloka pariwisata Banyuwangi melejit ke peringkat tiga dibawah destinasi wisata unggulan Bali dan Jogyakarta. Hal tersebut, merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan pada saat pandemi seperti ini.

“Survei dari Traveloka menyebutkan bahwa Banyuwangi peringkat tiga terpopuler,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Tiga Kunci Pemerintah Kota Bogor Perangi Covid-19

Jakarta, FMB9 – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Langkah ini diikuti dengan membentuk tiga tim utama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

“Ini kuncinya, dengan dibentuk tim-tim yang terdiri dari berbagai unsur hingga tingkatan komunitas,” ujar Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).

Pertama, pihaknya membentuk tim pelacak tingkat kecamatan dan kelurahan. Tugasnya, melakukan pelacakan kontak kasus positif dalam waktu 2×24 jam kepada individu yang melakukan kontak langsung. Tim ini minimal wajib mendapatkan daftar kontak hingga 20 nama yang terindikasi melakukan kontak dengan kasus positif.

Kemudian, melakukan penilaian terhadap kemampuan isolasi mandiri masyarakat yang terpapar Covid-19 atau seseorang yang melakukan kontak langsung. Jika dinilai tidak sesuai oleh tim tersebut, maka seseorang yang terinfeksi positif akan lagsung dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kota Bogor.

“Tim ini juga melakukan penilaian minimal 20 nama yang melakukan kontak kepada kasus Covid-19,” kata Wali Kota.
Petugas pemantau juga ditunjuk di tingkat Rukun Warga (RW) yang berjumlah satu orang. Tugasnya adalah melakukan pengawasan ketat terhadap kasus positif Covid-19 yang terjadi di lingkungan komunitas dengan tingkatan RW.

“Memantau penderita Covid-19 di fasilitas kelurahan atau rumah isolasi,” katanya.

Langkah kedua, dibentuk juga tim elang yang terdiri dari Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI), organisasi masyarakat KNPI Kota Bogor untuk berkeliling setiap hari mengawasi kegiatan masyarakat di luar rumahnya. Tugas dari tim ini akan akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh individu masyarakat atau pengusaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Ada pengusaha yang telah ditutup sementara usahanya dan kita lakukan denda sebesar Rp5 juta,” imbuhnya.
Ketiga, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim merpati yang terdiri dari tokoh agama dan dokter untuk melakukan serangkaian edukasi terkait dengan Covid-19. Tim ini akan selalu berkeliling Kota Bogor setiap hari guna memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat yang terindikasi belum mematuhi prokes.

Tak hanya itu, tim ini juga beranggotakan masyarakat yang telah sembuh dari Covid-19 untuk memberikan edukasi terhadap individu yang belum menyadari betapa berbahayanya penyakit ini. “Tim ini juga ada orang yang pernah mengidap penyakit ini,” tuturnya.

Dengan melakukan pembatasan dengan skala komunitas di atas, lanjut Arya Bima, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor akan semakin tepat sasaran. Sehingga, fokusnya dalam memerangi Covid-19 disuatu wilayah melalui tingkat komunitas dapat dilakukan secara optimal.

“Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih fokus terhadap titik-tik yang merah,” pungkasnya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 adalah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Kegiatan
FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

Penerima Kartu Prakerja Capai 12,3 Juta Orang

Jakarta, FMB9 – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari menyatakan, hingga Kamis (17/9/2020) telah sebanyak 12,3 juta orang dipastikan menerima bantuan program kartu prakerja. Penerima program tersebut telah melewati berbagai tahapan verifikasi yang dilakukan secara ketat sesuai aturan pemerintah.

“Terakhir yang lolos kode verifikasi atau One Time Password (OTP) nomor Handphone sebanyak 12,3 juta orang,” ujar Denni P Purbasari ” saat Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?” yang diselenggarakan melalui online pada Kamis (17/9/2020).

Pihaknya dikatakan Denni melakukan serangkaian tahapan verifikasi terhadap para pendaftar program sebanyak 23,8 juta orang di situs Prakerja. Dari jumlah sebanyak itu dilakukan proses verifikasi melalui surat elektronik (email) yang menciutkan jumlah kandidat penerima program ini hampir 5 juta orang sehingga menjadi 18,4 juta orang yang berhasil terverifikasi.

Selanjutnya, peserta yang lolos dalam tahapan verifikasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 13,7 juta orang. Dari jumlah yang lolos tersebut, kata dia, pihaknya telah memberikan Surat Keputusan (SK) Penerima sebanyak 4,68 juta orang yang menjangkau 514 Kabupaten/ kota.

“Kami lakukan verifikasi sampai tiga tahap, karena proses seleksinya hanya mengandalkan proses daring (online)” katanya.

Dari jumlah di atas, tercatat sebanyak 3,4 juta orang telah membeli konten pelatihan dari mitra kerja program di atas. Kemudian, yang telah menyelesaikan pelatihan minimum satu pelatihan mencapai 2,4 juta orang. Dan Insentif yang telah disalurkan kepada penerima per hari ini mencapai Rp1,7 triliun.

“Penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh instansi program ini mencapai 83,17 persen,” imbuhnya.
Penerima program di atas, 87% didominasi oleh mereka yang tidak bekerja. 86% masyarakat dengan latar belakang pendidikan SMU ke atas, 79% pekerja yang berasal dari sektor informal, serta 77% berusia 18-35 tahun.
“Peserta tepat sasaran yakni menganggur, informal, dan berpendapatan rendah,” katanya.

Turut tampil sebagai narasumber Diskusi Media FMB9 Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Dirut BP Jamsostek Agus Susanto serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni P Purbasari.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube). (FMB9/TRI/VR/TR)

sumber gambar: pos kupang

Menghadiri Sosialisasi Program BIMTEK

Sosialisasi Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penceramah Agama Bersertifikat yang dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, di Golden Boutique Hotel, Jakarta. Hadir para pimpinan ormas Islam, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan muslim.

Program ini merupakan program Kementerian Agama untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas para penceramah agama. Materinya antara lain Relasi Agama, Negara, dan Budaya; Strategi Dakwah; Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Nasional; Peran Dakwah dalam Penguatan Islam Rahmatan lil alamin, Dinamika Dakwah, dan Ketentuan Teknis Penceramah Bersertifikat.

Bimtek ini diselenggarakan selama tiga hari (16-18 September 2020) dengan nara sumber antara lain Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqiel Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti M. Ed. , Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Kamarudin Amin M. A., dan insya Allah akan ditutup nanti oleh Menteri Agama.