Satgas MUI: Agar Terhidar dari Covid-19, Ikhtiar Harus Terus Dilakukan

Rilis MUI Pusat 29 Juli 20

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan webinar berjudul “Revitalisasi Peran Ulama Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era New Normal,” Selasa (28/07) sore.

Ketua Satgas Covid-19 MUI Pusat KH Muhammad Zaitun Rasmin MA menyampaikan, kesadaran masyarakat Indonesia terkait pencegahan penularan covid-19 ini masih sangat rendah. Semua protokol kesehatan hanya sebatas teori tanpa aksi.

“Kita ingin mengingatkan bahwa keadaan di negeri kita akan lebih panjang dan lebih banyak korban kalau kita semakin tidak waspada dan menganggap biasa, banyak yang tidak peduli memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sudah ada berita gembira di awal Juni itu sekarang berubah lagi, termasuk Jakarta,” kata Zaitun.

Berkaca pada kondisi Wuhan, China sebagai kota pertama yang mendeteksi adanya virus corona yang saat ini sudah dalam kondisi membaik dan tidak terlalu membahayakan. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, sehinga dengan ‘lockdown’ 3 bulan Wuhan mampu menekan angka kekahwatiran penyebaran covid-19.

“Saat ini, angka penyebaran covid-19 di masyarakat semakin tinggi, sudah menembus angka 100 ribu, sudah lebih tinggi dari negara yang pertama kali, kita sudah di atas 100 ribu dan kematian sudah mendekati angka 4000 orang, tentu saja ini angka yang besar,” tegasnya.

Zaitun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu menekan laju penyebaran virus ini, dan sama-sama menyadari bahwa covid-19 ini berbahaya.

“Memang kalau sudah terjadi tidak bisa lepas dari takdir, tapi sebagai umat Islam, kita harus melakukan ikhtiar, dan inilah yang dilakukan MUI agar umat dapat bukan saja terhindar dari Covid-19, tapi juga menjadi contoh bagi yang lainnya baik di negeri ini maupun tempat lain tentang bagaimana kita berinteraksi dan menghadapi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Ketua umum Wahdah Islamiyyah ini juga berpesan agar masyarakat sebagai umat bisa saling memperkuat, saling mengingatkan dan menyadarkan, juga membangun keperihatinan atas kondisi ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menjelaskan pentingnya kerja sama seluruh elemen untuk mengubah mindset masyarakat dalam melihat covid-19 ini sebagai wabah yang membahayakan. Jika hanya berpangku tugas pada pemerintah, maka edukasi tentang bahaya covid-19 ini tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Semua kebutuhan untuk penyembuhan dan pencegahan covid masih sangat terbatas. Jadi cara yang terbaik adalah mengubah mindset masyarakat nya, dari yang awalnya mudah menulari menjadi tidak mudah menulari,” paparnya.

Ia juga menjelaskan mengenai 4 tahap strategi untuk merubah mindset masyarakat, yakni dimulai dari tahap ‘to know’. Tahapan pertama ini dilakukan dengan memberitahu masyarakat bahwa pandemi ini ada dan nyata.

Selanjutnya naik kepada tahap ‘to understand’, mengajak masyarakat untuk mengerti apa dan seperti apa dampak dari pandemi ini, serta bagaimana cara pencegahan dan penanganan virus ini.

Tahapan ketiga, yaitu penanaman deep awareness. Dalam tahapan ini, dilakukan penyadaran secara mandalam kepada masyarakat bahwa covid-19 adalah virus yang harus dihadapi secara serius dan diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam menekan laju penularan nya.

Terakhir, yakni tahapan aksi. Setiap protokol kesehatan yang sudah tersampaikan kepada masyarakat agar diwujudkan dalam bentuk aksi nyata bersama.

“Menjelaskan protokol kesehatan kepada masyarakat tidaklah mudah, saya tiga hari mengumpulkan pemerintah daerah, lembaga usaha, para akademisi, MUI (ulama), budayawan, dsb untuk membantu menjelaskan ini kepada masyarakat,” paparnya. (Komisi Infokom MUI)

MUI Ajak Masyarakat Peduli Korban Bencana Alam

PERS RILIS MUI Pusat 28 Juli 20

LUWU UTARA – Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk peduli kepada korban bencana alam termasuk untuk korban banjir Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini TPB MUI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat korban banjir di kabupaten tersebut.

Kepala TPB MUI, KH Sodikun, mengatakan kalau masyarakat mempunyai kelebihan harta maka bantu mereka yang membutuhkan bantuan. Misalnya korban bencana alam dibantu melalui zakat, infak dan sedekah. Setelah melihat kerusakan akibat banjir bandang di Luwu Utara seharusnya terpanggil untuk memberikan bantuan.

“Orang yang tidak terketuk hatinya dan tidak empati dengan kondisi seperti ini, akan diragukan kemanusiaannya, oleh karena itu gerakan-gerakan yang kami bangun adalah gerakan-gerakan kemanusiaan karena manusia harus selalu peduli kepada sesama manusia,” kata KH Sodikun, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, manusia yang kurang peduli dan kurang cinta kepada sesama manusia yang sedang menghadapi musibah akan dimurkai oleh Allah SWT. Ia juga bersyukur melihat kerjasama yang baik dan kompak antara MUI Luwu Utara, Baznas dan Kantor Kementerian Agama Luwu utara.

Ketua MUI ini juga mengingatkan, musibah sampai kapanpun akan selalu datang menerpa atau menguji manusia, dan melihat bagaimana cara manusia menyikapinya. Untuk menyikapinya manusia harus bersatu dan mempunyai empati, terpanggil, peduli dan mencintai mereka yang terdampak musibah.

“Berdasarkan perspektif ajaran Islam, musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita sebenarnya musibah yang kita alami juga, karena mereka juga bagian dari kita, mereka bagian dari bangsa kita,” ujarnya.

Kiai Sodikun mengingatkan, agama Islam mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya bersaudara dan manusia harus saling membantu. Allah SWT juga menegaskan akan menolong orang yang gemar menolong.

“Kita mengajak dan mengimbau bersama-sama memberikan empati kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan musibah,” ujarnya.

Bantuan

Pada Ahad (26/7) Tim Penanggulangan Bencana (TPB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendatangi korban banjir bandang di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan TPB MUI Pusat untuk mengantarkan bantuan kepada korban banjir bandang yang sudah berada di pengungsian sejak dua pekan lalu.
Sekretaris TPB MUI Pusat, Ustaz Nadjamuddin Ramly, mengatakan TPB MUI membawa bahan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan para pengungsi. TPB MUI juga memberikan pengarahan kepada ormas-ormas Islam, MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan MUI Kabupaten Luwu Utara untuk menyampaikan tausiyah dan memimpin dzikir bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang.

“Memberikan tausiyah dan memimpin dzikir untuk bisa menenangkan dan melakukan pemulihan jiwa (korban bencana) sebagai bagian dari trauma healing,” kata Najamuddin yang juga Wasekjen MUI ini saat meninjau lokasi bencana di Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba pada Ahad (27/7).

Ia mengatakan, terkait kebutuhan pengungsi yang dibawa TPB MUI di antaranya peralatan sholat seperti mukena, jilbab, pembalut, pakaian dalam, pakaian untuk balita, peralatan masak, masker, bahan makanan, uang tunai dan lain-lain. Semua yang dibawa TPB MUI sesuai permintaan MUI Luwu Utara yang lebih mengetahui kondisi korban bencana.l
TPB MUI juga mengunjungi beberapa lokasi pengungsian untuk melihat kondisi para pengungsi. Rencananya TPB MUI akan melakukan kunjungan dan penyaluran bantuan kedua jika dana sudah terkumpul lagi.

Ustaz Ramly menunjukan banyaknya rumah yang roboh, hanyut dan tertimbun lumpur. Banyak sekali bongkahan kayu menyertai lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. “Di Kelurahan Bone banyak sekali rumah yang hanyut oleh banjir bandang, kita lihat di sekeliling kita banyak rumah-rumah yang sudah tidak bisa berfungsi karena sudah dimasuki pasir dan lumpur setinggi dua meter setengah,” katq dia.

Dia mengaku prihatin dengan lumpur dan bongkahan kayu yang menerjang pemukiman warga. Sejauh mata memandang di salah satu wilayah padat pemukiman di Kelurahan Bone, rumah-rumah hancur dan tertimbun lumpur yang tinggi.

Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara, KH Muhammad Idris, mengatakan ada tiga sungai yang meluap dan mengakibatkan banjir bandang. Sebanyak delapan kecamatan dari 15 kecamatan di Luwu Utara terdampak banjir tersebut. Ada tiga kecamatan yang paling parah kerusakannya salah satunya Masamba.

Kiai Idris menyebutkan, ada sebanyak sekitar 1.275 rumah rusak berat dan 1.755 rumah rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 15 ribu jiwa. “Mereka tinggal di tenda-tenda darurat, sebagian ada juga yang tinggal di rumah-rumah keluarganya,” ujarnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, sebanyak 3.000 keluarga atau sekitar 14 ribu jiwa terdampak bencana dan mengungsi. Sebanyak 4.200 rumah terdampak banjir dan sekitar 1300 rumah di antaranya rusak berat dan selebihnya rusak sedang.

“Korban yang meninggal pada saat kami tutup pencarian korban kedua, sebanyak 38 jiwa meninggal, empat belum teridentifikasi, dan sembilan dilaporkan belum ditemukan,” ujarnya.

Indah mengatakan, yang paling dibutuhkan masyarakat di pengungsian saat ini adalah sanitasi, air bersih dan penerangan. Tapi perlahan kebutuhan ini sudah mulai tercukupi.

Sebelumnya pada Senin (13/7), daerah di Kabupaten Luwu Utara yang dilintasi Sungai Rada, Sungai Masamba dan Sungai Rongkang diterjang banjir bandang. Banjir tersebut disertai lumpur, pasir dan bongkahan kayu.

KOMISI INFOKOM MUI

Gelar Webinar Internasional, MUI Kutuk Rencana Aneksasi Formal Israel kepada Palestina

Rilis-1 MUI Pusat 16 Juli 20

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan webinar international berjudul “Stop Israel’s Imperialism” Kamis (16/07) sore.

Wakil Ketua Umum MUI KH. Muhyiddin saat membuka webinar ini menyampaikan bahwa Indonesia selalu berada di belakang Palestina.

“Sikap Indonesia bukan hal baru untuk Palestina, dan Palestina juga tidak baru tentang Indonesia, Sehingga kita memiliki kesamaan, khususnya setelah Israel berencana melakukan aneksasi di Palestina, kami mengutuk apa yang sudah Israel kepada Palestina itu, ” katanya.

Dia mengatakan, Palestina menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itu, saat ini, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk membantu kemerdekaan Palestina, terutama karena posisi Indonesia sekarang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia sekarang menjadi anggota DK PBB, ini adalah kesempatan emas untuk mengambil sikap terkait ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MUI Buya Anwar Abbas menyampaikan, apa yang dilakukan Israel yang merencanakan aneksasi formal kepada Palestina itu, selain melanggar ham juga menimbulkan kekacauan baru di wilayah tersebut.

“Rencana aneksasi Israel adalah wujud imperialisme dan itu juga akan merusak segala upaya yang dilakukan semua pihak untuk mencari jalan keluar terkait masalah ini,” katanya.

MUI, dalam kesempatan itu, kata dia, mengajak semua pihak khususnya negara-negara mayoritas Muslim maupun organisasi seperti OKI untuk bekerjasama dan menyatukan suara.

“MUI mengajak semua bekerjasama dan menghentikan konflik ini dan mencari jalan strategis untuk menghentikan imperialisme Israel kepada Palestina,” ungkapnya.

Pertemuan melalui webinar ini, kata dia, juga salah satu langkah MUI mencari jalan paling memungkinkan dilakukan untuk menghadapi imperealisme Israel itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memandang rencana aneksasi formal ini menghadirkan tantangan besar bagi Palestina. Di satu sisi mereka harus menjaga kedaulatan negara, namun di sisi lain pandemi Covid-19 sedang mengancam.

“Secara jujur, tantangan perjuangan bangsa Palestina sangat besar dan akan semakin besar ke depan,” katanya.

“Rencana ini telah mengancam eksistensi palestina sebagai bangsa. Walaupun aneksasi formal tidak jadi dilakukan, namun bukan berarti agenda ini hilang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menlu menyampaikan apa yang selama ini sudah dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina dan langkah strategis untuk membendung rencana aneksasi formal kepada Palestina oleh Israel terulang. (Infokom MUI)

Prof Azra: Masalah Palestina Tidak Akan Selesai Bila Fatah dan Hamas Tidak Bersatu

Rilis-3 MUI Pusat 16 Juli 20

(Jakarta) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Prof. Azyumardi Azra menyampaikan pandangan kritisnya dalam Webinar berjudul “Stop Israel’s Imperialism” di Zoom, Kamis (16/07).

Berbeda dengan pembicara lainnya yang rata-rata fokus pada tindakan aneksasi formal Israel, Guru Besar UIN Jakarta ini justru melakukan otokritik terhadap kalangan internal umat Islam.

Menurutnya, masalah Palestina yang sudah berlangsung selama 72 tahun tidak pernah selesai karena justru tidak ada persatuan umat Islam dalam merespon isu ini. Salah satunya, kata dia, di Palestina sendiri, ada persaingan antara kelompok Islam Fatah dan kelompok Islam Hamas yang belum berakhir.

“Kita perlu memastikan kepaduan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza. Masih terjadi pertarungan, persaingan, dan kontestasi antara kedua kelompok ini. Saya kira, selama kedua kelompok ini belum bersatu, betul-betul bersatu, maka masalah Palestina sulit dipecahkan. Kemudian, dua kelompok Paletina ini hanya menjadi mainan Israel,” kata Mantan Rektor UIN Jakarta ini.

“Saya mengalami sendiri, saat memberikan pelatihan kepada mereka di sini, itu hanya representasi dari satu kelompok bangsa Palestina saja, kelompok yang lain tidak ikut, ini menjadi susah,” imbuhnya dalam Webinar yang diselenggarakan MUI itu.

Saat ini, katanya, memang Israel sudah menarik rencana kebijakan aneksasi formal kepada Palestina, namun secara faktual, sudah banyak wilayah Palestina yang dicaplok Israel.

“Misalnya, kita tidak bisa masuk ke Gaza atau wilayah Tepi Barat kecuali mungkin harus mendapatkan visa dari Israel, ” imbuhnya.

Fakta menyedihkan ini, menurutnya, terjadi selain faktor Israel, juga karena tidak ada kepaduan di kalangan umat Islam sendiri.

Selain tidak padunya Fatah-Hamas, dia melihat tidak kompaknya negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah mendukung terhadap perjuangan Palestina, membuat keadaan semakin memburuk.

“Negara-negara di Timur Tengah, sampai sekarang keadaannya semakin memburuk. Ada Turki di situ, ada faktor Iran. Bahkan Turki dan Mesir mau perang di Libya. Belum lagi Arab Saudi bermusuhan dengan Qatar maupun Yaman. Beberapa negara di Timur Tengah lebih senang berteman dengan Israel daripada negara-negara muslim yang lain, termasuk dalam kasus pemindahan ibu kota ke Yerussalem itu juga faktor dari negara Arab tertentu, membuat negara-negara Barat seperti Amerika mau memindahkan Kedutaan Besar ke Yerussalem dari Tel Aviv,” katanya.

Kondisi Palestina yang seperti itu, kata dia, meminjam perkataan Yasser Arafat, bukan hanya mengalami penderitaan karena Israel, tetapi Palestina ditinggalkan, tidak dibantu secara serius oleh negara-negara Arab.

“Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dalam politik Timur Tengah, termasuk di dalam politik penyelesaian konflik di antara Israel dan Palestina,” ujarnya mengutip perkataan tokoh Palestina itu.

“Selama negara-negara arab masih terpecah belah, negara-negara Timur Tengah, termasuk Turki yang kemarin presiden Erdogan untuk kepentingan dalam negerinya, dia mengatakan, setelah kita menjadikan Gereja Aya Sofia menjadi Masjid, maka kita akan membebaskan Al-Quds. Ini kan retorika yang tidak membantu tercapainya pedamaian di Palestina,” imbuhnya.

Selain perlunya persatuan Hamaz-Fattah maupun negara-negara arab, dia melihat, perlu juga persatuan pendapat untuk menerima solusi dua negara/two states solutions.

“Indonesia, seperti sudah disampaikan Menlu, mendukung pemecahan dua negara. Jadi saling mengakui, Israel harus mengakui Palestina dan Palestina juga harus mengakui Israel. Tidak bisa saling menghabiskan, itu sudah tidak mungkin, walaupun dikatakan saat ini aneksasi formalnya berhenti, bukan berarti itu akan stop sama sekali karena juga politik dalam negeri di Israel sendiri kadang-kadang mendorong perdana Menteri termasuk Benjamin Netanyahu saling menghabiskan itu sudah tidak mungkin,” katanya.

Selama ini, kata dia, Indonesia sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada perang terakhir pada tahun 2006, selalu berkomitmen mendukung Palestina. Itu tergambar dari kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah memiliki Kedutaan Besar maupun Kantor Dagang dan Ekonomi di Israel.

“Ini tentu saja berbeda dengan beberapa negara Arab atau Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel, yang membuat persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan baik. Palestina tidak bisa memperbaiki nasibnya sebagai bangsa merdeka sebagaimana yang kita inginkan,” katanya.

Meskipun selama ini pemerintah sudah menjalankan perhatian sangat baik terkait masalah Palestina, dia berharap pemerintah memainkan peran lebih besar lagi. Utamanya peran sebagai juru damai dengan memanfatkan orang, tokoh, maupun organisasi di Indonesia yang selama ini terbiasa memainkan peran itu.

“Saya kira, pemerintah harus memfasilitasi itu, untuk membuat perdamain dengan cara tertentu yang membawa pihak yang bertikai bisa ke meja perundingan,” paparnya. Infokom MUI)

Pleno Ke-66, Wantim MUI Sampaikan Pesan tentang RUU HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19

Rilis-1MUI 15 Juli 20

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa pesan terkait HIP sampai Pendidikan di Era Covid-19 dalam rapat pleno ke-66. Dalam rapat itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin menegaskan, Wantim MUI memantabkan keyakinan dan menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final.

“Maka kami menetapkan hati untuk mengawal Pancasila dari setiap upaya untuk mengubahnya atau menafsirkan sepihak. Dalam kaitan ini, sesuai dengan Maklumat Dewan Pimpinan MUI yang diperkuat oleh Pernyataan Dewan Pertimbangan MUI, kami menetapkan hati dan pikiran agar RUU HIP dicabut dari prolegnas,” katanya dalam pertemuan virtual melalui Zoom, Rabu (15/07).

“Upaya mengotak atik pancasila sebagaimana kesepakatan pada 18 Agustus 1945 adalah kontra produktif dan potensial menciptakan pertentangan dalam kehidupan bangsa,” imbuh dia.

Masih terkait legislasi, Wantim MUI, lanjut dia, meminta DPR dan Pemerintah agar tidak membentuk peraturan dan parundangan yang tidak membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir pengusaha seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba, maupun undang-undang lainnya.

Selain masalah legislasi, Wantim juga menyoroti masalah pendidikan. Wantim MUI meminta pemerintah khususnya Kemenag dan Kemendikbud untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengantujuan dan prinsip pendidikan, terutama yang menekankan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

“Maka kurikulum pendidikan agama tetap diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agamanya oleh pendidik sesuai agama masing-masing,” katanya.

Masih di tema pendidikan, Sekretaris Wantim MUI, Prof. Noor Achmad menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, Wantim meminta pemerintah agar memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk menyelematkan pendidikan nasional terutama di daerah terluar, terpencil, maupun kawasan pedesaan.

“Untuk itu infrastruktur pendidikan nasional seperti telekomunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya penting segera dibangun,” katanya.

Dia melanjutkan, Wantim MUI juga mendorong pemerintah lebih maksimal menanggulangi Covid-19 dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup terutama di bidang kesehatan, pendidikan, maupun UMKM, bukan semata-mata untuk BUMN maupun korporasi besar. (mui)

Pin It on Pinterest