Resonansi: PANCASILA

Di tengah suasana pandemi Covid-19, ada yang terasa menyesakkan. Sebuah draft Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang menimbulkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia menolak RUU HIP ini. Alasannya, antara lain, ada “upaya terselubung” untuk menggeser sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Atau, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan lagi menjadi causa prima yang menjadi roh dari sila-sila dalam Pancasila tapi digantikan oleh gotong-royong. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB NU) juga mengkritik. RUU HIP ini sebenarnya tak mendesak dibahas. Bukan solusi yang tepat atas persoalan ideologi saat ini. Muhamadiyah juga senada. Minta dihentikan proses RUU HIP ini. Bikin polemik. Lihat pasal 7 RUU HIP ini, rumusan Pancasila jadi trisila dan ekasila.

Selain ormas Islam, perwakilan Purnawirawan TNI/Polri juga menolak RUU inisiatif DPR ini. RUU HIP ini akan mendegradasikan Pancasila, yang seharusnya jadi sumber dari segala sumber hukum, tapi melalui RUU HIP ini, Pancasila hanya akan jadi norma instrumental dan bukan fundamental (staatfundamental norm). Tambahan lagi, TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme tidak ada dalam landasan hukum RUU HIP ini.

Dengan gelombang penolakan terhadap RUU HIP, sebagian kalangan DPR RI berkomitmen mendengarkan aspirasi publik tersebut.

Mengapa RUU HIP ini menyulut kontroversi. Sebagian pakar Hukum Tata Negara memberikan contoh. Pasal 7 RUU HIP ini memuat tiga ayat yang isinya sebagai berikut: 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristailisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Nah Ekasila atau Gotong Royong, menurut sebagian pakar Hukum Tata Negara, tidak sama dengan Pancasila. Karena tidak semua gotong royong berlandaskan : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Itu sebabnya: BPUUPKI, Panitia 9, Piagam Jakarta, PPKI, tidak menyetujui usul Ir. Soekarno yaitu “Ekasila atau gotong-royong sebagai dasar negara”.

Gotong royong, dalam bahasa Arab boleh disebut dengan taawun mutabadal, dapat diartikan sebagai kegiatan, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela, agar kegiatan atau aktivitas tersebut dapat berlangsung, terlaksana secara lancar, dengan mudah dan ringan. Bila gotong-royong atau taawun mutabadal dikaitkan dengan konsep haluan ideologi Pancasila, akan menjadi salah kaprah, karena haluan ideologi Pancasila itu bukan kegiatan, bukan pula aktivitas, atau bukan pekerjaan, akan tetapi semata-mata sebagai arah atau pengarah.

Pemerintah RI belakangan menyampaikan agar menunda pembahasan RUU HIP ini. Namun, Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, melalui Ketua Wantim MUI, Prof. Dr. Din Syamsudin, meminta agar RUU HIP ini ditunda selama-selamanya.

Di mana posisi LDII ? LDII sejak awal berdiri telah menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya. Bahkan di dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Musyawarah Wilayah LDII di berbagai provinsi, Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. Ir. KH Abdullah Syam M.Sc., secara tegas menyatakan bila ada pihak-pihak yang akan atau mau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain sebagai dasar negara, maka tidak hanya berhadapan dengan TNI/Polri, tapi juga akan berhadapan dengan LDII. Tanpa kompromi.

Pancasila sudah final sebagaimana termaktub pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Jangan lagi diutak-atik. Jangan coba-coba mengajukan RUU sejenis. Pada mulanya RUU. Tapi nanti bisa merambah ke sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Muaranya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tergerogoti.

Inilah mengapa setiap yang mengusik Pancasila selalu mengundang reaksi keras dari mayoritas umat Islam. Dengan kata lain, ini seperti membangkitkan macan tidur. Umat Islam akan keluar, menyeru, dan bila tidak dihentikan, bukan mustahil akan mencuatkan konflik horizontal dan vertikal di dalam tubuh bangsa ini. Ongkosnya tentu akan terlalu mahal. Bila bangsa ini terkoyak-koyak.

Kita tentu tidak ingin hidup dalam lingkungan yang khaos dan penuh kekerasan, tapi dalam kehidupan bersama untuk “masyarakat yang baik”, membuang jauh-jauh rasa curiga antarkelompok, kebencian, tidak hanya baik bagi “kami” juga baik bagi “mereka”. Meskipun tentu ada dinamika dan perubahan dalam kehidupan. Untuk itu, sesama anak bangsa, merujuk pada sila ke-4 Pancasila, sebisa mungkin mengedepankan musyawarah mufakat. Dan juga kita lebih instropeksi diri lagi.

Misalnya, untuk jangka panjang ada pekerjaan rumah yang menantang ; adalah bagaimana Pancasila tidak hanya diperkatakan tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Sehingga Pancasila, yang telah menjadi bagian dari konsensus bangsa bisa memenuhi cita-cita para pendiri bangsa ini.

Bisakah kita berharap ? Insya Allah kita bisa. Justru harapan itu lebih punya sandaran ketimbang di masa lampau. Kita mengingat sejarah, tapi kita tak mengulangi. Asakan kita tidak berpangku tangan. Berdiam diri membiarkan Pancasila tidak membumi.

sumber gambar: republika.co.id

Teken MoU, MUI-BNPB akan Libatkan Ulama Edukasi New Normal

RILIS MUI PUSAT
 
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) sepakat untuk bekerjasama menanggulangi Covid-19.
 
Kerjasama itu tertuang dalam penandatangan MoU bersama Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (8/5).
 
Nota kesepamahan ini ditandangani langsung Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo ersama Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi.    
 
Menurut Doni Monardo, MoU ini sangat penting untuk menghadapi Covid-19, apalagi saat ini sudah memasuki era new normal. “MoU ini sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghadapi Covid-19 ini,” tutur dia di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (8/6).  
 
Doni menjelaskan bentuk kerjasama yang sangat diharapkan dari para ulama adalah bagaimana  MUI lewat pada ustadz, dai di berbagai daerah bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya protokol kesehatan.
 
“Supaya masyarakat kita tahu bahwa mengabaikan protokol kesehatan berisiko pada ancaman kesehatan,” kata dia.     
 
Lebih lanut Doni mengatakan, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini masyarakat perlu memperbaiki perilakunya, lebih taat kepada aturan dan lebih patuh kepada protokol kesehatan.
 
Namun, menurut dia, protokol kesehatan ini terkadang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. 
Karena itu, untuk menghadapi Covid-19 dia menekankan pentingnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
“Ketiga bagian penting inilah yang harus kita lakukan selama Covid ini masih ada, selama wabah ini masih menjadi ancaman,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini. 
 
Dia menambahkan, melalui kerjasama dengan MUI ini diharapkan nantinya para ulama bisa menyampaikan pentingnya protokol kesehatan itu setiap saat, baik di lingkungan pendidikan formal maupun di pendidikan non formal seperti pesantren. 
 
“Sehingga masyarakat kita yang mayoritas Islam ini betul-betul bisa memahami karena yang menyampaikannya adalah ulama,” katanya. 
 
Doni yakin masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam sangat patuh dan taat terhadap para ulama. Semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan pesan pentingnya protokol kesehatan, sehingga bangsa akan semakin cepat mengatasi Covid-19. “Inilah yang menjadi harapan kami semua,” ujar dia.   
 
Sementara itu, Kiai Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI merasa tersanjung telah diberikan kepercayaan oleh BNPB untuk membantu memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
 
Dengan ditandanganinya MoU ini, menurut dia, MUI memiliki beberapa kewajiban yang di antaranya menyiapkan materi khutbah atau ceramah untuk menghadapi Covid-19.   
 
Kiai Muhyiddin menjelaskan, kewajiban dari MUI antara lain adalah menyiapkan materi khutbah, ceramah dan juga tausiyah kepada masyarakat apabila dalam kondisi musibah harus memperbanyak bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 
Dia mengatakan, kedepannya MUI juga akan meminta saran kepada BNPB untuk meningkatan kedisiplinan umat Islam dalam menghadapi Covid-19 ini.
 
Dia juga berharap para ulama nantinya lebih disiplin lagi seperti halnya tentara dalam menghadapi pandemi tersebut.  “Mudah-mudahan disiplin tentara ini dapat ditularkan kepada alim ulama. Dan kalau dua-duanya dilakukan insyaAllah upaya kita bisa memberantas Covid-19
dan terputus mata rantainya,” ujar dia.
 
Sementara itu,  Sekretaris Satgas Covid-19 MUI, KH Cholil Nafis, menjelaskan penandatanganan MoU antara MUI dan BNPB ini bertujuan mempererat hubungan untuk penanggulangan bencana. Kerjasama ini nantinya akan memprioritaskan penanggulangan pandemi Covid-19.   
 
Namun, menurut dia, MUI kedepannya juga akan membantu BNPB untuk menanggulangi bencana lainnya, seperti bencana konflik maupun bencana alam. Karena itu, Kiai Cholil berharap para dai kedepannya bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. 
 
“Harapannya, para dai menjadi pahlawan kemanusiaan untuk menyelamatkan umat dari bencana memberi pelajaran dan kesadaran umat untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI ini.
  
Divisi Media Satgas Covid-19 MUI

MUI Keluarkan Taujihat: Shalat Jumat Dua Gelombang tidak Tepat di Indonesia

Rilis MUI Pusat 4 Juni 2020

JAKARTA — Pelaksanaan ibadah shalat jumat di era kehidupan normal baru (new normal life) menuntut adanya jaga jarak fisik sehingga mengurangi kapasitas dan daya tampung masjid sebagai tempat shalat Jum’at.

Beberapa pihak lantas mengeluarkan gagasan melaksanakan shalat Jum’at lebih dari sekali di dalam satu masjid agar mengakomodasi semua jamaah yang akan melaksanakan shalat Jum’at.

Setelah melalui kajian yang mendalam, MUI memandang bahwa solusi untuk masalah seperti ini adalah bukan dengan mendirikan shalat Jum’at secara bergelombang di satu tempat, namun dengan membuka kesempatan mendirikan shalat Jum’at di tempat-tempat lain yang memungkinkan seperti mushalla, aula, gedung olahraga, stadion, dan sejenisnya.

“Karena hal itu mempunyai argumen syari’ah (hujjah syar’iyyah) yang lebih kuat dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam,” ujar Wasekjen Fatwa MUI Pusat, KH. Sholahuddin Al Aiyub, Kamis (04/06) di Jakarta.

“Sementara bagi jamaah yang datang terlambat dan tidak mendapat tempat di masjid serta tidak menemukan tempat shalat jumat yang lain, atau dalam kondisi adanya alasan yang dibenarkan syariah, maka wajib menggantinya dengan shalat dzuhur, sebagaimana Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2020,” katanya.

Di antara isi fatwa tersebut, kata dia, pelaksanaan shalat Jum’at dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat udzur syar’i (alasan yang dibenarkan secara hukum).

Selanjutnya, fatwa tersebut menyebutkan bahwa orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at disebabkan suatu udzur syar’i maka diwajibkan melaksanakan shalat Zuhur.

Disebutkannya, taujihad ini muncul karena fatwa tersebut masih relevan dan paling membawa maslahat untuk menjawab permasalahan yang muncul saat ini. Fatwa tersebut, memiliki pijakan dalil syari’ah yang lebih kuat untuk situasi dan kondisi di Indonesia. Fatwa itu, juga mengacu pada pendapat ulama empat madzhab.

Selain itu, hukum asal dari shalat Jum’at adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu.

“Dalam kondisi dharurah atau kebutuhan mendesak, misalnya jauhnya jarak antara tempat penduduk dan masjid atau menampungnya kapasitas masjid karena kepadatan penduduk di suatu wiayah, maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan mengadakan shalat Jum’at di lebih dari satu masjid,” katanya.

Dia menambahkan, para ulama dari zaman ke zaman tidak memilih opsi shalat Jum’at dua gelombang atau lebih di tempat yang sama, mereka sudah membolehkan shalat Jum’at di lebih dari satu masjid di satu kawasan bila ada keadaan yang mendesak seperti ini.

Kebolehan melaksanakan shalat jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat yang sama, kata dia, tidak relevan diterapkan di Indonesia karena beberapa sebab.

Pertama, kata dia, pendapat tersebut didasarkan pada dalil syariah yang lemah dan menyelisihi pendapat mayoritas (jumhur) ulama.

Kedua, imbuh dia, kalaupun kebolehan tersebut terjadi di negara Eropa, Amerika, maupun Australia, tidak lantas bisa dijadikan dalil untuk juga diterapkan di Indonesia karena situasi dan kondisinya berbeda.

“Di negara-negara tersebut, umat Islam merupakan minoritas dan sangat sulit mendapatkan izin tempat untuk melaksanakan shalat Jum’at, serta tempat yang ada tidak bisa menampung jumlah jama’ah, sehingga tidak ada alternatif lain bagi mereka selain mendirikan shalat Jum’at secara bergelombang di tempat yang sama,” katanya.

Apa yang terjadi di negara-negara luar negeri tersebut, tidak terjadi di Indonesia. Umat Islam di Indonesia mempunyai kebebasan mendirikan shalat Jum’at di tempat manapun yang memungkinkan didirikannya shalat Jum’at.

Selain alasan syar’i, pelaksanaan shalat Jum’at dua gelombang atau lebih di satu tempat juga berpotensi besar menimbulkan masalah prosedur kesehatan penanganan Covid-19.

“Untuk menunggu giliran shalat Jum’at gelombang berikutnya tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu, justru berpeluang terjadinya kerumunan yang bertentangan dengan protokol kesehatan,” paparnya. (mui)